Wartatrans.com, MAMASA — Kelangkaan dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Harga Pertalite di tingkat pengecer disebut mencapai Rp20.000 per liter, bahkan di sejumlah pelosok desa menembus Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter.
Kondisi tersebut diperparah dengan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pertanian.
Koordinator Aliansi Masyarakat Mambi, Ade Daeng Sijanji, bersama sejumlah tokoh muda Kecamatan Mambi, menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut. Mereka menilai persoalan kelangkaan dan mahalnya BBM telah memberikan beban berat bagi masyarakat.
“Oknum-oknum yang mempermainkan harga BBM bukan hanya menindas para pengecer yang menjadi penyambung kehadiran BBM di pelosok desa, tetapi ini lebih buruk dari kejahatan kemanusiaan karena telah membuat ratusan warga terpuruk dalam keputusasaan di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Daeng Sijanji.
Menurutnya, keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya BBM telah bermunculan, baik melalui media sosial maupun disampaikan langsung kepada mereka. Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait segera hadir memberikan kepastian serta rasa aman kepada masyarakat.
“Sudah seharusnya mereka yang terkait dan pemerintah menampakkan diri dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa persoalan ini tidak akan berlarut-larut. Namun kenyataannya sampai hari ini masalah ini masih berlangsung. Keluhan masyarakat bertebaran di media sosial, tetapi sama sekali tidak tampak respons yang berarti dari Pemerintah Kabupaten Mamasa,” katanya.
Soroti SPBU Takurimbik
Aliansi Masyarakat Mambi juga menyoroti aktivitas di SPBU Takurimbik. Mereka menduga terdapat praktik monopoli dalam pengambilan BBM jenis Pertalite dan solar yang kemudian berdampak pada kelangkaan di tingkat masyarakat.
Salah satu hal yang dipertanyakan adalah pola operasional SPBU yang menurut mereka jarang buka pada siang hari. Aliansi meminta kondisi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, aparat penegak hukum (APH), serta pihak terkait di bidang migas untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
“Kami meminta pihak yang bertanggung jawab segera menindaklanjuti dan mengaudit SPBU Takurimbik karena kami menilai ada dugaan permainan di dalamnya,” tegas Daeng Sijanji.
Persoalkan Surat Rekomendasi BBM
Aliansi Masyarakat Mambi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait surat rekomendasi pembelian BBM bagi kebutuhan alat dan aktivitas pertanian.
Dalam koordinasi tersebut, menurut Aliansi, pihak Dinas Pertanian menjelaskan bahwa surat rekomendasi tidak diperbolehkan dibuat secara perwakilan dan tidak boleh diwakilkan atau dipindahtangankan untuk pengambilan BBM di SPBU atau Pertamina.
Pihak Dinas Pertanian, lanjut Aliansi, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan alat-alat pertanian dalam menunjang aktivitas pertanian di wilayah setempat dan penerbitannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Namun, Aliansi mengaku menemukan dugaan adanya oknum yang mengumpulkan lebih dari satu surat rekomendasi.
Mereka menduga BBM yang diperoleh melalui mekanisme tersebut kemudian dijual kembali kepada pengecer dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu, menurut Aliansi, turut menyebabkan harga BBM di tingkat masyarakat melonjak.
Minta Audit dan Penindakan
Ade Daeng Sijanji menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat umum menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelangkaan dan tingginya harga BBM.
“Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat umum sudah sangat menderita dengan kelangkaan dan mahalnya harga BBM di tingkat pengecer. Kami menduga kondisi ini terjadi karena sebagian oknum memonopoli BBM,” ujarnya.
Aliansi Masyarakat Mambi meminta pemerintah, APH, serta instansi yang memiliki kewenangan di bidang migas segera melakukan pemeriksaan dan audit terhadap tata kelola penyaluran BBM di SPBU Takurimbik.
Mereka juga meminta adanya transparansi dalam distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai peruntukannya.
“Jika ini tidak diselesaikan secepatnya, masyarakat akan turun dan menutup SPBU tersebut. Karena menurut kami, SPBU Takurimbik saat ini tidak dinikmati banyak orang, tetapi hanya segelintir orang,” tandas Daeng Sijanji.
Aliansi menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat atas kondisi distribusi BBM yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.*** (RR)
