Wartatrans.com, JAKARTA – Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall, Ahad (20/9/2026), memperlihatkan diplomasi kota yang mulai bergerak dari seremoni menuju pertukaran pengalaman dan kepentingan.
Transportasi metropolitan, ketahanan kota, dan pembiayaan infrastruktur menjadi bagian dari pembahasan kedua pemimpin.
Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik.
Pramono menjelaskan pengembangan Transjabodetabek untuk memperkuat konektivitas wilayah penyangga dan mengurangi kendaraan pribadi yang masuk Jakarta.
“Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar – masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah,” ujar Pramono dalam siaran pers Pemprov DKI, Senin (21/9/2026).
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat perkembangan tersebut sebagai bagian dari diplomasi kota yang memungkinkan kota-kota besar bertukar pengalaman, teknologi, pengetahuan, investasi dan kebijakan.
Amir menyampaikan pandangan itu, Jumat (18/9/2026).
“Jakarta sedang memasuki ruang diplomasi yang berbeda, yang dibicarakan bukan lagi hubungan antarnegara dalam pengertian klasik, tetapi bagaimana kota besar bertukar pengalaman, teknologi, pengetahuan, investasi dan kebijakan untuk menghadapi masalah yang sama,” ujar Amir.
Dimensi lain yang menonjol adalah pembiayaan. Pramono menyampaikan rencana penerbitan Jakarta Bond, sementara Mamdani menawarkan tim keuangan New York untuk berbagi pengalaman mengenai persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah.
“Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah,” kata Mamdani.
Rencana tersebut bukan lahir dari pertemuan di New York. Pemprov DKI telah menyiapkannya sebelumnya dan menaikkan target penerbitan menjadi sekitar Rp5,2 triliun, antara lain untuk kebutuhan pembiayaan perpanjangan LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas.
Di sinilah perbedaan peer city dan sister city menjadi penting. Jakarta dan New York dapat ditempatkan sebagai peer cities dalam pengertian kota yang menghadapi sejumlah tantangan metropolitan yang dapat dibandingkan dan dipertukarkan solusinya. Istilah ini bukan status kerja sama resmi.
Sebaliknya, sister city merupakan hubungan antarkota yang secara resmi dibentuk melalui kesepakatan kedua pihak.
Karena itu, pertemuan Pramono-Mamdani belum tepat disebut sebagai hubungan sister city, yang sedang dibangun adalah ruang kerja sama antarkota yang dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih formal.
Nilai strategis pertemuan tersebut akhirnya bergantung pada tindak lanjut. Tawaran pertukaran pengetahuan dari New York baru memiliki arti ekonomi bila diterjemahkan menjadi koordinasi teknis, peningkatan kapasitas, mekanisme kerja, atau proyek konkret.
Bagi Jakarta, ukuran keberhasilannya bukan jumlah pernyataan bersama, melainkan apakah hubungan antarkota itu menghasilkan pengetahuan, akses pembiayaan, dan kerja sama yang dapat dilacak publik. (Artha Tidar)
