Menu ✖

Mode Gelap
Clifford Ndandarmana Pastikan Aspirasi Masyarakat Fakfak Menjadi Prioritas Program 2027 ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant GAPEKA 2026 Berlaku 1 Desember, Ini 79 Jadwal Keberangkatan KA dari Jakarta Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

EKOBIS

Kemenhub Kembali Raih Hasil WTP Laporan Keuangan dari BPK

badge-check


 Menhub Dudy dan Kepala BPK Perbesar

Menhub Dudy dan Kepala BPK

Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kemenhub sejak tahun 2013.

Ini juga sekaligus menegaskan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhub yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar aturan di pemerintahan,” tutur Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dia menegaskan, capaian ini membawa tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepercayaan yang harus dijaga.

Kepercayaan yang telah diberikan ini dapat dijaga melalui disiplin dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan hingga pelaporan.

Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada BPK, yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, cermat, dan profesional, sehingga memberikan gambaran mengenai hal-hal yang telah berjalan baik sekaligus aspek yang masih perlu diperbaiki di lingkungan Kemenhub.

Kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemenhub, dia minta agar dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK.

“Setiap rekomendasi BPK harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas agar tata kelola semakin kuat dan temuan yang sama tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Laporan hasil pemeriksaan yang kita terima hari ini harus segera diterjemahkan menjadi rencana kerja yang nyata,” kata Menhub.

Prioritas perbaikan Kemenhub mencakup penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), peningkatan pengelolaan belanja dan kontrak, pemutakhiran pengelolaan aset dan persediaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan anggaran negara dikelola secara tepat untuk mendukung penyelenggaraan layanan transportasi yang semakin baik bagi masyarakat.

Hingga Semester I-2026, Kemenhub telah menindaklanjuti 88,23 persen rekomendasi BPK RI sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat tata kelola dan akuntabilitas.

Kemenhub akan terus menyelesaikan rekomendasi yang masih tersisa dengan menetapkan penanggung jawab, batas waktu, dokumen pendukung, serta target hasil yang jelas.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhub juga menerima tim pemeriksa BPK yang akan melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Semester II-2026.

Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup dukungan program ketahanan energi, pengelolaan sumber daya Badan Layanan Umum di lingkungan BPSDMP, pelayanan buku pelaut, pengelolaan PNBP sektor penerbangan, pembangunan dan pemanfaatan Pelabuhan Patimban, serta pengelolaan aset pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kemenhub berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta membangun komunikasi yang terbuka dan kooperatif dengan tim pemeriksa.

Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi masukan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola sektor transportasi sekaligus memastikan program dan anggaran pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Kepada seluruh insan Kemenhub, teruslah menjaga integritas, profesionalisme, dalam menjalankan tugas. Ingat selalu bahwa kepercayaan publik dibangun dari ketertiban dan kejujuran dalam pekerjaan sehari-hari,” ungkap Menhub.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Pimpinan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, dan Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub dan BPK. (omy)

 

Baca Lainnya

ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia

19 November 2026 - 13:50 WIB

ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali

19 November 2026 - 13:42 WIB

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan

18 November 2026 - 16:05 WIB

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

18 November 2026 - 12:15 WIB

Honor of Kings Gelar Turnamen Dunia di Jakarta, Kreator Lokal Berpeluang Tembus Pasar Internasional

18 November 2026 - 09:58 WIB

KKP Teken Pernyataan Bersama Pengembangan Karbon Biru di COP31

18 November 2026 - 09:24 WIB

Ingin Melihat Industri Karoseri? Pameran Karoseri Indonesia 2027 Bisa Dikunjungi Gratis

18 November 2026 - 09:19 WIB

Trending di EKOBIS