Wartatrans.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026. Pemerintah menyiapkan penerapan pendidikan gratis mulai dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK negeri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari cakupan kebijakan pendidikan gratis.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga mulai mematangkan rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar program tersebut disiapkan secepatnya dan dilaksanakan secara bertahap.
Dengan demikian, pendidikan gratis yang tengah disiapkan pemerintah memiliki cakupan berjenjang, mulai pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Namun, untuk perguruan tinggi, pemerintah masih melakukan perhitungan dan persiapan sehingga belum diberlakukan secara menyeluruh.
Sekolah Rakyat
Program pendidikan gratis juga telah berjalan melalui Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada April 2026 mencatat, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan berasrama gratis dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan
Arah kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting pembangunan manusia. Negara tidak hanya dituntut membuka akses sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Dari sekolah negeri hingga Sekolah Rakyat, pemerintah kini mendorong perluasan akses tersebut. Sementara untuk pendidikan tinggi, agenda kuliah gratis di PTN masih memasuki tahap pematangan dan akan dilakukan secara bertahap.
Bila seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana, kebijakan ini akan menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia.
Sebab, pendidikan pada akhirnya bukan sekadar soal ruang kelas dan biaya sekolah. Pendidikan adalah jalan panjang untuk memutus kemiskinan, membangun kualitas manusia, dan membuka kesempatan yang lebih setara bagi generasi berikutnya.*** (Daus)
