Menu ✖

Mode Gelap
Perlintasan Liar Picu Insiden KA Siantar Ekspres, KAI Bakal Tempuh Jalur Hukum Bebas Genangan hingga Layanan Self Check-in, Ini Kesiapan Pelabuhan Tanjung Emas Hadapi Nataru Tiga Petugas Terluka dalam Insiden KA Siantar Ekspres, KAI Percepat Normalisasi Perjalanan Pelabuhan Tanjung Emas Siapkan 60 Pompa Air, Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Pelabuhan Seluas 640 Hektare Pelabuhan Tanjung Emas Jadi Penopang Logistik Jawa Tengah, Arus Peti Kemas 2026 Ditargetkan Tembus 1 Juta TEUs Tokoh Gayo Perantauan, Rahmat Salam Dukung Sugiono Menjadi Wakil Presiden RI

RAGAM

SPAT Desak Kapolri Tarik Brimob dari Lokasi Konflik Agraria PT Bumi Flora: Kami Petani, Bukan Pendemo!

badge-check


 SPAT Desak Kapolri Tarik Brimob dari Lokasi Konflik Agraria PT Bumi Flora: Kami Petani, Bukan Pendemo! Perbesar

Wartatrans.com, ACEH TIMUR – Konflik agraria antara masyarakat petani dan PT Bumi Flora kembali menjadi sorotan. Serikat Petani Aceh Timur (SPAT) mendesak Kapolri dan Kapolda Aceh segera mengevaluasi serta menarik personel Brigade Mobil (Brimob) yang bertugas di lokasi konflik agraria tersebut.

SPAT menilai kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah berpotensi memperkeruh keadaan dan meningkatkan ketegangan di lapangan.

Melalui pernyataan sikapnya, Ketua Serikat Petani Aceh Timur, Hasanul M. Yusuf, menegaskan bahwa masyarakat yang berada di lokasi konflik bukanlah kelompok pendemo yang mencari keributan. Mereka adalah petani yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang diyakini telah dirampas dari ruang hidup masyarakat.

“Kami bukan pendemo, kami petani yang menuntut hak atas tanah kami!” demikian penegasan SPAT dalam pernyataan tertulisnya.

Menurut SPAT, tanah yang diperjuangkan masyarakat bukan sekadar persoalan kepemilikan sebidang lahan. Di dalamnya terdapat sejarah penguasaan tanah, hak masyarakat adat, tanah ulayat, wilayah gampong, wilayah mukim, serta sumber penghidupan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Karena itu, SPAT meminta penyelesaian konflik agraria PT Bumi Flora tidak dilakukan melalui pendekatan kekuatan keamanan, melainkan mengedepankan dialog, pemeriksaan legalitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pertanyakan Kehadiran Brimob

SPAT secara khusus meminta Kapolri, Kapolda Aceh, dan seluruh pihak berwenang mengevaluasi pola pengamanan di lokasi konflik. Menurut mereka, keberadaan personel Brimob justru berpotensi menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah masyarakat.

Mereka juga mempertanyakan untuk kepentingan siapa pengamanan tersebut dilakukan apabila kehadiran aparat justru menimbulkan keresahan bagi petani.

SPAT mengingatkan bahwa aparat kepolisian seharusnya menjalankan tugas secara profesional, netral, serta melindungi seluruh masyarakat tanpa berpihak kepada kepentingan perusahaan maupun kelompok tertentu.

“Jangan sampai aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru menjadi bagian dari persoalan dan memicu kericuhan,” tegas pernyataan tersebut.

Enam Tuntutan SPAT

Dalam pernyataan sikapnya, Serikat Petani Aceh Timur menyampaikan enam tuntutan utama:

1. Segera menarik personel Brimob dari lokasi konflik agraria PT Bumi Flora.

2. Menghentikan segala bentuk tindakan intimidasi terhadap petani dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah.

3. Mengutamakan dialog dan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang adil serta transparan.

4. Membuka seluruh informasi dan dokumen terkait penguasaan serta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora.

5. Mengakui dan melindungi hak masyarakat atas tanah adat, ulayat, wilayah gampong, dan mukim.

6. Memastikan aparat keamanan bersikap profesional, netral, dan tidak berpihak kepada kepentingan perusahaan.

Tanah Bukan Semata Kepentingan Korporasi

SPAT menegaskan bahwa konflik agraria harus diselesaikan dengan menelusuri sejarah penguasaan tanah, memeriksa legalitas perizinan, serta memastikan hak-hak masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

Bagi petani, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi atau aset perusahaan. Tanah merupakan sumber kehidupan, tempat masyarakat menggantungkan penghidupan, sekaligus warisan bagi generasi berikutnya.

Oleh sebab itu, SPAT menyatakan perjuangan masyarakat akan terus dilakukan secara terorganisasi, damai, dan bermartabat sampai terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi petani.

“Kami tidak sedang mencari keributan. Kami menuntut keadilan, kepastian hukum, pengakuan hak masyarakat, dan penyelesaian konflik agraria secara terbuka serta bermartabat.”

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan:

“TANAH ADALAH SUMBER KEHIDUPAN RAKYAT, BUKAN SEMATA-MATA KEPENTINGAN KORPORASI!”

REFORMA AGRARIA: MENANG, SENANG, MULIA!

Hasanul M. Yusuf

Ketua Serikat Petani Aceh Timur (SPAT).

(T,j IQBAL)

 

Baca Lainnya

Bebas Genangan hingga Layanan Self Check-in, Ini Kesiapan Pelabuhan Tanjung Emas Hadapi Nataru

20 November 2026 - 23:06 WIB

Pelabuhan Tanjung Emas Siapkan 60 Pompa Air, Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Pelabuhan Seluas 640 Hektare

20 November 2026 - 22:07 WIB

Pelabuhan Tanjung Emas Jadi Penopang Logistik Jawa Tengah, Arus Peti Kemas 2026 Ditargetkan Tembus 1 Juta TEUs

20 November 2026 - 21:33 WIB

Tokoh Gayo Perantauan, Rahmat Salam Dukung Sugiono Menjadi Wakil Presiden RI

20 November 2026 - 19:23 WIB

Soal Sengketa Lahan SHM Desa Pananjung, Komisi III DPRD Garut Terima Audiensi CIBER,Berikut Hasilnya

20 November 2026 - 17:43 WIB

Di Kecamatan Caringin Garut Camat Di Geser Ke Malangbong Sekmat Jadi Camat Talegong

20 November 2026 - 14:51 WIB

Quick Wins Kapolri di Fakfak Green Policing Kolaborasi Lintas Sektor di Pesisir Karas

20 November 2026 - 11:54 WIB

Pelindo Perkuat Konektivitas Maritim di Palembang, Dorong Ekspansi Pasar dan Sinergi Layanan Pelabuhan

20 November 2026 - 11:39 WIB

Kemendagri Ungkap 85,90 Persen Pemda Masih Memiliki Kapasitas Fiskal Lemah Berdasarkan Data APBD TH 2026

20 November 2026 - 04:44 WIB

PMLI Cetak Sejarah, Jadi Satu-Satunya Lembaga di Indonesia dengan Sertifikasi Pelatihan Pandu Laut Dalam

19 November 2026 - 19:14 WIB

Trending di ANJUNGAN