Wartatrans.com, ACEH TIMUR – Konflik agraria antara masyarakat petani dan PT Bumi Flora kembali menjadi sorotan. Serikat Petani Aceh Timur (SPAT) mendesak Kapolri dan Kapolda Aceh segera mengevaluasi serta menarik personel Brigade Mobil (Brimob) yang bertugas di lokasi konflik agraria tersebut.
SPAT menilai kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah berpotensi memperkeruh keadaan dan meningkatkan ketegangan di lapangan.
Melalui pernyataan sikapnya, Ketua Serikat Petani Aceh Timur, Hasanul M. Yusuf, menegaskan bahwa masyarakat yang berada di lokasi konflik bukanlah kelompok pendemo yang mencari keributan. Mereka adalah petani yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang diyakini telah dirampas dari ruang hidup masyarakat.
“Kami bukan pendemo, kami petani yang menuntut hak atas tanah kami!” demikian penegasan SPAT dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut SPAT, tanah yang diperjuangkan masyarakat bukan sekadar persoalan kepemilikan sebidang lahan. Di dalamnya terdapat sejarah penguasaan tanah, hak masyarakat adat, tanah ulayat, wilayah gampong, wilayah mukim, serta sumber penghidupan bagi generasi sekarang dan mendatang.
Karena itu, SPAT meminta penyelesaian konflik agraria PT Bumi Flora tidak dilakukan melalui pendekatan kekuatan keamanan, melainkan mengedepankan dialog, pemeriksaan legalitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Pertanyakan Kehadiran Brimob
SPAT secara khusus meminta Kapolri, Kapolda Aceh, dan seluruh pihak berwenang mengevaluasi pola pengamanan di lokasi konflik. Menurut mereka, keberadaan personel Brimob justru berpotensi menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah masyarakat.
Mereka juga mempertanyakan untuk kepentingan siapa pengamanan tersebut dilakukan apabila kehadiran aparat justru menimbulkan keresahan bagi petani.
SPAT mengingatkan bahwa aparat kepolisian seharusnya menjalankan tugas secara profesional, netral, serta melindungi seluruh masyarakat tanpa berpihak kepada kepentingan perusahaan maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru menjadi bagian dari persoalan dan memicu kericuhan,” tegas pernyataan tersebut.
Enam Tuntutan SPAT
Dalam pernyataan sikapnya, Serikat Petani Aceh Timur menyampaikan enam tuntutan utama:
1. Segera menarik personel Brimob dari lokasi konflik agraria PT Bumi Flora.
2. Menghentikan segala bentuk tindakan intimidasi terhadap petani dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah.
3. Mengutamakan dialog dan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang adil serta transparan.
4. Membuka seluruh informasi dan dokumen terkait penguasaan serta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora.
5. Mengakui dan melindungi hak masyarakat atas tanah adat, ulayat, wilayah gampong, dan mukim.
6. Memastikan aparat keamanan bersikap profesional, netral, dan tidak berpihak kepada kepentingan perusahaan.
Tanah Bukan Semata Kepentingan Korporasi
SPAT menegaskan bahwa konflik agraria harus diselesaikan dengan menelusuri sejarah penguasaan tanah, memeriksa legalitas perizinan, serta memastikan hak-hak masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.
Bagi petani, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi atau aset perusahaan. Tanah merupakan sumber kehidupan, tempat masyarakat menggantungkan penghidupan, sekaligus warisan bagi generasi berikutnya.
Oleh sebab itu, SPAT menyatakan perjuangan masyarakat akan terus dilakukan secara terorganisasi, damai, dan bermartabat sampai terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi petani.
“Kami tidak sedang mencari keributan. Kami menuntut keadilan, kepastian hukum, pengakuan hak masyarakat, dan penyelesaian konflik agraria secara terbuka serta bermartabat.”
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan:
“TANAH ADALAH SUMBER KEHIDUPAN RAKYAT, BUKAN SEMATA-MATA KEPENTINGAN KORPORASI!”
REFORMA AGRARIA: MENANG, SENANG, MULIA!
Hasanul M. Yusuf
Ketua Serikat Petani Aceh Timur (SPAT).
(T,j IQBAL)





















