Wartatrans.com, JAKARTA – Peluang mengadopsi teknologi Grab untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka persoalan baru bagi Badan Gizi Nasional (BGN) bagaimana mengintegrasikan sistem pemantauan swasta dengan infrastruktur digital pemerintah tanpa menduplikasi fungsi pengawasan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyampaikan peluang tersebut saat mengunjungi pelaksanaan MBG Grab–OVO di Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan, Kamis (15/10/2026).
“Karena ini adalah bentuk sinergi, dari sisi teknologi mungkin nanti ada yang bisa kita adopsi juga untuk teman-teman BGN. Mungkin dari sisi monitoring, sisi penyediaan makanan, teknologi-teknologi yang ada bisa nantinya untuk diadopsi,” kata Angga.
Pernyataan itu belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Bentuk adopsi, kebutuhan integrasi, dan standar teknisnya masih perlu diperjelas.
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, program MBG yang didukung perusahaannya telah menjangkau lebih dari 5.000 siswa di 12 kabupaten dan kota.
Program tersebut melibatkan lebih dari 40 mitra UMKM kuliner serta mitra pengemudi untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan.
“Kami sudah laksanakan ini dari April 2025 dan konsisten terus berlangsung sampai sekarang dan Insya Allah seterusnya,” kata Neneng.
Grab–OVO menggunakan Command Center berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau penyediaan makanan dari dapur UMKM hingga sekolah.
Menurut perusahaan, sistem tersebut dilengkapi dokumentasi digital dan audit fisik untuk mendukung pengawasan operasional serta keamanan pangan.
Namun, BGN bukan tanpa sistem serupa. Lembaga tersebut telah mengembangkan sistem pengawasan digital dengan tujuh modul dan mendokumentasikan aplikasi AI Surveillance pada platform Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) untuk memantau CCTV Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendeteksi pelanggaran penggunaan alat pelindung diri, dan menyediakan bukti visual.
Pada 2 Oktober 2026, Kepala BGN Sudaryono juga meminta CCTV setiap SPPG terhubung ke kantor pusat agar pengawasan dapat diperketat dengan AI.
Karena itu, persoalan utamanya ialah kompatibilitas sistem, kualitas data, pembagian akses, dan tindak lanjut atas temuan.
Integrasi teknologi pada akhirnya harus menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, bukan sekadar menambah perangkat.
Bagi pemerintah dan penyedia teknologi, ukuran keberhasilannya ialah kemampuan menekan risiko pangan, mempercepat penanganan pelanggaran, menjaga keamanan data, dan menghindari pemborosan akibat sistem yang tumpang tindih. (Artha Tidar)
