Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengukuhkan dan revalidasi 39 Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) Tahun Anggaran 2026.
“Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam pengawasan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim,” jelas Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, Kamis (12/11/2026).
Dari total 39 peserta, sebanyak 10 orang dikukuhkan sebagai PSCO baru, sedangkan 29 orang lainnya mengikuti revalidasi.
Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan pejabat pemeriksa yang profesional, kompeten, berintegritas, serta mampu mengikuti perkembangan standar dan ketentuan internasional di bidang pelayaran.
Dia menegaskan bahwa pengukuhan dan revalidasi PSCO bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk penegasan atas kompetensi dan tanggung jawab pejabat pemeriksa dalam menjaga standar keselamatan pelayaran.
“PSCO merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Port State Control. Setiap pejabat pemeriksa memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku,” urainya.
Ia juga menekankan bahwa setiap PSCO harus senantiasa menjunjung tinggi tiga prinsip utama dalam menjalankan tugas, yaitu Integrity, Professionalism, dan Transparency.
Samsuddin menyampaikan, integritas menuntut setiap PSCO untuk bersikap jujur, independen, dan objektif serta terbebas dari pengaruh maupun kepentingan pribadi.
Sementara itu, profesionalisme mengharuskan pejabat pemeriksa memiliki kompetensi teknis yang memadai, memahami perkembangan regulasi internasional, dan melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur serta standar yang berlaku.
“Keberhasilan Port State Control tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan atau jumlah kapal yang ditahan, tetapi dari ketepatan pemeriksaan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian serta mendorong peningkatan standar keselamatan kapal yang beroperasi secara internasional,” tegasnya.
Dia mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Seluruh temuan harus didukung bukti yang objektif, setiap tindakan harus memiliki dasar ketentuan yang jelas, serta hasil pemeriksaan wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara akurat.
Hal tersebut menjadi penting mengingat setiap PSCO yang bertugas memeriksa kapal asing turut membawa nama dan reputasi Indonesia sebagai anggota Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU) di mata dunia internasional.
“Setiap PSCO harus memahami bahwa profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan pemeriksaan turut menentukan kepercayaan dunia internasional terhadap otoritas maritim Indonesia. Karena itu, jadikan integritas sebagai prinsip, profesionalisme sebagai standar kerja, dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” imbuh Samsuddin.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Takwim Masuku menjelaskan melalui kegiatan ini, Ditjen Perhubungan Laut berharap kualitas pelaksanaan pemeriksaan kapal asing semakin meningkat, sejalan dengan bertambahnya kunjungan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia maupun kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
“Penguatan kapasitas PSCO juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mempertahankan status White List Indonesia di Tokyo MoU, sekaligus memastikan pengawasan terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal dilaksanakan secara konsisten berdasarkan standar internasional,” katanya.
Ditjen Perhubungan Laut berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pengawasan keselamatan serta keamanan pelayaran guna mewujudkan transportasi laut Indonesia yang aman, tertib, dan berdaya saing di tingkat internasional. (omy)
