Oleh: Maryoko Aiko Atmodiningrat
Wartatrans.com, JAKARTA — Keputusan besar sering kali lahir dari pusaran badai politik yang paling pekat. Latar belakang Gibran Rakabuming Raka yang memilih untuk berhenti—bukan sekadar mengajukan permohonan mengundurkan diri—sebagai Wakil Presiden menyisakan babak dramatis dalam panggung politik nasional. Keputusan ini diambil dengan alasan yang kerap didengungkan para negarawan: bahwa kepentingan rakyat dan negara berada di atas segalanya.
Namun, jika ditarik jauh ke belakang pada masa pendaftaran Pilpres 2024, Gibran sempat menyampaikan bahwa ia tidak memiliki ambisi besar menjadi Wakil Presiden. Saat itu, ia tengah fokus membangun Kota Solo ketika Prabowo Subianto—yang kala itu menjadi salah satu capres—meminangnya untuk mendampingi di kontestasi nasional. KPU pun saat itu menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran tanpa catatan berarti, hingga akhirnya mereka keluar sebagai pemenang.
*Badai Hukum dan Pembatalan Suket Penyetaraan*
Dua tahun berjalan mendampingi Presiden Prabowo, dinamika mulai goyang ketika keabsahan dokumen pendidikan Gibran dipersoalkan secara masif melalui jalur hukum.
Titik krusial bermula dari pengujian substansi di Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (yang dibacakan pada 5 Oktober 2026).
Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa dokumen-dokumen pendukung luar negeri yang diajukan tidak dapat membuktikan secara material keberhasilan penamatan jenjang pendidikan setara SMA. Meski MK tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan seorang wakil presiden secara administratif, implikasi moral dan politis dari putusan tersebut langsung menghantam keabsahan prosedural pencalonannya dulu.
Bola liar itu kemudian menggelinding ke Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 dan dirilis resmi awal November 2026, MA secara telak mengabulkan kasasi pemohon H.M. Subhan. MA menyatakan batal dan tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA menilai penerbitan suket tersebut melanggar asas kecermatan formal karena tidak didukung oleh ijazah/sertifikat kelulusan yang valid.
Putusan kasasi ini menganulir putusan-putusan di bawahnya—yakni Putusan PTUN Jakarta No. 62/G/2026/PTUN.JKT dan Putusan PTTUN Jakarta No. 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
Pilihan Mengundurkan Diri dan Gejolak Senayan
Tidak ingin menjadi bagian dari polemik berkepanjangan yang dapat melumpuhkan jalannya pemerintahan, Gibran mengambil sikap proaktif.
Ia melakukan konsultasi langsung selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya.
Di Senayan, riak politik tak kalah kencang.
Sebanyak 130 anggota Dewan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) demi memakzulkan posisi Gibran. Namun, alih-alih menunggu proses pemakzulan bergulir panas di parlemen, Gibran memilih langkah taktis dengan mendatangi MPR untuk menyerahkan surat berhenti secara resmi sebagai Wakil Presiden.
*Menatap 2029: Gibran Mungkin Presiden?*
Ketika Gibran berhenti, bukan berarti ia menyerah pada keadaan. Bisa jadi, langkah mundur ini adalah strategi “mundur satu langkah untuk melangkah seribu langkah”. Ke depan, ia memiliki ruang luas untuk menuntaskan persoalan legalitas pendidikannya—bukan tidak mungkin Gibran akan menempuh jalur pendidikan formal kesetaraan atau menuntaskan proses akademis demi merajut kembali ijazah SMA secara sempurna.
Karakter pemilih dan masyarakat Indonesia secara sosiologis masih memiliki kecenderungan besar pada rasa iba, empati, dan sentimen “dizolimi”. Terlepas dari rasa sedih, marah, atau kecewa yang mungkin dirasakannya saat badai hukum ini menerpa, politik Indonesia sangat cair.
Bukan hal yang mustahil jika pada tahun 2029 nanti, Gibran bertransformasi menjadi kuda hitam yang bangkit kembali, siap merangsek ke panggung utama, dan membidik kursi nomor satu di Republik ini.
Sebuah skenario politik yang tentu sangat layak untuk kita tunggu.***
(Penulis adalah Dewan Redaksi Wartatrans.com)
