Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perpanjangan tenor pembiayaan perumahan dari maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang relevan bagi pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta.
“Waktu tenor sudah boleh sekarang, tenornya dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Kemudian juga bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan kepada rakyat yang lebih luas,” ujar Maruarar, Jumat (13/11/2026).
Selain perpanjangan tenor, pemerintah menyiapkan optimalisasi pembiayaan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Dukungan lain mencakup pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk perbaikan rumah serta kemudahan sertifikasi tanah.
Di Manggarai, proyek Maraya Residences di Blok G menawarkan hunian tipe studio seluas 21 meter persegi mulai Rp294 juta. Sementara tipe 45 meter persegi dipasarkan dengan harga Rp630 juta. KAI Properti mencatat 1.412 orang telah menyatakan minat terhadap proyek yang memiliki kapasitas 1.232 unit tersebut.
Jumlah peminat yang melampaui kapasitas menjadi indikasi awal adanya permintaan. Namun, angka tersebut belum dapat disamakan dengan penjualan karena proses pemesanan melalui Nomor Urut Pemesanan (NUP) masih dipersiapkan.
Kemampuan finansial dan kelayakan kredit para peminat juga belum diketahui secara menyeluruh.
Pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai penyediaan hunian vertikal di perkotaan perlu mempertimbangkan kedekatan dengan tempat kerja dan akses transportasi umum.
“Kita perlu menyediakan hunian vertikal yang dekat dengan tempat kerja dan terhubung dengan transportasi umum,” ujarnya dalam publikasi Property and the City, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan Panangian tersebut disampaikan dalam konteks kebutuhan hunian pekerja muda di perkotaan, bukan sebagai penilaian khusus terhadap Maraya Residences.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik negara di kawasan perkotaan untuk hunian vertikal berukuran kecil yang dapat disewakan dengan biaya terjangkau.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan seluruh perizinan proyek telah diselesaikan, termasuk persoalan status cagar budaya. Ia menargetkan tiga tower di Blok G dapat berdiri dalam satu tahun sejak peletakan batu pertama pada Agustus 2026.
“Izin-izinnya sudah selesai semua, alhamdulillah. Ya, karena kemarin agak telat sedikit, kan kita groundbreaking itu kalau tidak salah di Agustus, dan diharapkan di satu tahun pun sudah akan berdiri tiga tower itu di Blok G ya,” kata Bobby, Selasa (10/11/2026).
Namun, jadwal teknis KAI Properti menyebut pemilihan kontraktor dijadwalkan pada Desember 2026, pembangunan fisik mulai Januari 2027, dan penyelesaian proyek pada Agustus 2028.
Target tiga tower berdiri dalam satu tahun perlu diperjelas apakah merujuk pada penyelesaian struktur bangunan atau unit yang sudah siap dihuni.
Dari sisi pasar, Head of Research Services Colliers Indonesia, perusahaan konsultan properti dan real estat global, Ferry Salanto menilai Manggarai memiliki keunggulan dari aspek integrasi transportasi publik.
Dalam konferensi pers Outlook Property Market Q3 2026, Rabu (7/10/2026), ia mengatakan, “Kalau saya lihat Manggarai punya keunggulan ya, dari sisi TOD-nya terutama.”
Namun, keunggulan lokasi perlu dihitung bersama biaya yang harus ditanggung penghuni.
“Jadi masyarakat itu sebenarnya enggak hanya berhitung berapa harga rumah dan berapa cicilan tiap bulannya, tapi yang dihitung itu adalah total cost of living,” katanya.
Dukungan pembiayaan juga datang dari BTN yang menawarkan KPR untuk hunian TOD Manggarai dengan tenor hingga 40 tahun dan bunga tetap 6 persen sampai lunas. Skema tersebut merupakan produk pembiayaan BTN dan berbeda dari kebijakan tenor 30 tahun yang disampaikan Maruarar. (Artha Tidar)
