Wartatrans.com, JAKARTA – Persoalan pembayaran jasa produksi program televisi kembali menjadi sorotan. Kali ini, PT Spora Cipta Paramedia atau Spora Comm mempertanyakan komitmen PT Bama Berita Sarana Televisi (Garuda TV) dalam menyelesaikan tagihan sebesar Rp272.727.000 atas produksi enam program yang telah ditayangkan sejak April 2025.
Melalui kuasa hukumnya, Ruhanto Sarip Hidayat, S.H. dari Kantor Hukum Toto Ruhanto & Partner, Spora Comm menegaskan bahwa kewajiban pembayaran tersebut berkaitan dengan pekerjaan produksi yang telah diselesaikan sesuai permintaan pihak Garuda TV.
Enam program yang dipersoalkan masing-masing berjudul Misteri Hidup, Kriminal +62, Anak Ajaib, Makan Murah, Orang Baik, dan The Power of Netizen.
Menurut Ruhanto, persoalan bermula ketika produksi program tetap diminta berjalan pada Maret 2025, meskipun dokumen Purchase Order (PO) belum diterbitkan oleh Garuda TV.
Ia menyebut, komunikasi melalui WhatsApp pada 27 Maret 2025 antara pihak Spora Comm dan Radityo Dendi Adinegoro, perwakilan bagian programming sekaligus eksekutif produser Garuda TV, menunjukkan adanya kesepakatan agar produksi tetap dilanjutkan. Sementara itu, administrasi PO akan menyusul.
“Sejak awal pihak Garuda TV mengetahui bahwa PO belum diterbitkan. Bahkan, ada komunikasi yang menjelaskan bahwa pekerjaan bisa berjalan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Karena itu, kami mempertanyakan ketika ketiadaan PO kemudian dijadikan alasan untuk tidak melakukan pembayaran,” kata Ruhanto.
Hasil Produksi Sudah Mengudara
Hal lain yang menjadi keberatan Spora Comm adalah hasil produksi yang disebut bukan hanya telah ditayangkan, tetapi juga diputar ulang secara berkala.
Bagi pihak rumah produksi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hasil pekerjaan telah dimanfaatkan untuk kepentingan siaran Garuda TV. Karena itu, mereka menilai penyelesaian kewajiban pembayaran semestinya tidak terus tertunda hanya karena persoalan administrasi internal.
Ruhanto juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berkomunikasi langsung dengan Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari.
Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dimiliki kliennya, Fahmi disebut pernah menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan pembayaran. Dalam komunikasi tersebut, persoalan belum terbitnya PO juga disebut berkaitan dengan kendala administrasi internal perusahaan.
“Kami memiliki bukti komunikasi yang menurut penilaian kami menunjukkan adanya komitmen penyelesaian pembayaran dari pimpinan Garuda TV. Kami berharap komitmen itu dapat diwujudkan,” ujarnya.
Tawaran Rp50 Juta Ditolak
Upaya penyelesaian melalui jalur komunikasi sebenarnya telah dilakukan. Kedua belah pihak bahkan disebut sudah menggelar dua kali pertemuan untuk membahas persoalan tersebut.
Namun, perundingan belum menghasilkan kesepakatan.
Dalam pertemuan pertama, Garuda TV mempersoalkan adanya perbedaan jumlah dua episode produksi. Pihak Spora Comm membantah persoalan tersebut dan menyatakan memiliki bukti mengenai jumlah episode yang telah dikerjakan.
Pada pertemuan berikutnya, persoalan PO kembali menjadi alasan keberatan Garuda TV untuk membayar keseluruhan tagihan. Dalam proses negosiasi itu, menurut Ruhanto, Garuda TV sempat menawarkan pembayaran Rp50 juta.
Tawaran tersebut ditolak karena dinilai tidak sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
“Tagihan klien kami mencapai Rp272.727.000. Sementara tawaran yang disampaikan hanya Rp50 juta. Kami tentu tidak bisa menerima angka tersebut sebagai penyelesaian seluruh kewajiban pembayaran,” tegasnya.
Somasi Jadi Langkah Tegas
Setelah upaya perundingan tidak membuahkan hasil, Spora Comm melalui kuasa hukumnya mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada PT Bama Berita Sarana Televisi (Garuda TV).
Somasi bernomor 04/SS-TRP/XI/26 tertanggal 2 November 2026 itu ditujukan kepada Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari.
Dalam somasi tersebut, Garuda TV diminta melunasi kewajiban pembayaran sebesar Rp272.727.000 paling lambat Rabu, 11 November 2026.
Ruhanto mengatakan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik, melainkan sebagai upaya memperjuangkan hak kliennya atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Menurut dia, proses produksi program televisi melibatkan banyak pekerja kreatif, mulai dari kru lapangan hingga tenaga pendukung produksi. Seluruh kegiatan itu membutuhkan biaya operasional yang harus dipenuhi oleh rumah produksi.
“Perusahaan produksi sudah mengeluarkan biaya, membayar kru, dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan program. Ketika pekerjaan telah diselesaikan dan hasilnya ditayangkan, tentu ada hak pembayaran yang harus dipenuhi,” katanya.
Ia berharap manajemen Garuda TV membuka ruang penyelesaian secara profesional sebelum persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami hanya meminta hak klien kami atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Harapan kami, ada itikad baik dan keputusan yang jelas dari manajemen Garuda TV,” ujar Ruhanto.
Hingga berita ini disusun, pihak Garuda TV belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Direktur Garuda TV juga belum memperoleh jawaban.
Penyelesaian sengketa ini masih terbuka melalui komunikasi dan perundingan antara kedua belah pihak.*** (byl)
