Wartatrans.com, BOGOR — Persoalan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bogor menjadi perhatian H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Ia menilai masyarakat kurang mampu harus mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah, dan terjangkau.
Menurut H. Fikri, persoalan kesehatan masyarakat miskin tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat ketika membutuhkan pengobatan. Mulai dari keterbatasan akses geografis, biaya transportasi, kondisi lingkungan tempat tinggal, hingga persoalan administrasi dan kepesertaan jaminan kesehatan.
“Masyarakat yang kurang mampu harus mendapatkan prioritas kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru semakin terbebani oleh persoalan biaya, jarak, maupun kesulitan administrasi ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata H. Fikri. Senin (16/11/2026).
Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor tersebut juga menyoroti masih adanya masyarakat di wilayah pelosok dan perbukitan Kabupaten Bogor yang mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Kondisi geografis di sejumlah wilayah, khususnya bagian selatan dan barat Kabupaten Bogor, menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis maupun pelayanan rumah sakit rujukan.
Selain persoalan akses, kondisi sanitasi dan lingkungan yang kurang memadai juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan fasilitas sanitasi terbatas memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai persoalan kesehatan.
H. Fikri juga menilai penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), serta penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Deteksi dini, ketersediaan obat, pendampingan pasien, dan kemudahan akses pengobatan harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan program jaminan kesehatan seperti Universal Health Coverage (UHC) perlu terus dioptimalkan. Menurutnya, program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin, bukan hanya tercatat dalam capaian administratif pemerintah.
Ia berharap pemerintah daerah memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena terkendala dokumen kependudukan, proses pendataan, atau ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran jaminan kesehatan.
Pelayanan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya juga perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas tenaga pelayanan, kecepatan administrasi, maupun keramahan petugas kepada masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Masyarakat yang datang berobat, terutama mereka yang kurang mampu, harus dilayani dengan baik, tidak dipersulit, dan mendapatkan kepastian pelayanan,” tegasnya.
H. Fikri berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan kebijakan kesehatan yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan.
Baginya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara. Karena itu, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal.
“Jangan sampai masyarakat miskin harus memilih antara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau mendapatkan pengobatan ketika sakit. Negara dan pemerintah harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak,” pungkas H. Fikri.*** (Dull)






















