Wartatrans.com, JAKARTA – Indonesia tidak hanya menghadapi kebutuhan penambahan armada, tetapi juga peluang merebut lebih banyak nilai ekonomi dari aktivitas ekspor yang selama ini sangat bergantung pada angkutan laut.
Direktur Utama PT Armada Niaga Nusantara (Arnantara) Amarulla Octavian mengatakan, Indonesia perlu memperbesar porsi nilai maritim dari ekspor komoditas strategis.
“Indonesia perlu merebut porsi yang lebih besar dari nilai maritim yang dihasilkan dari ekspor komoditas strategis,” kata Amarulla dalam Danantara’s Maritime Industry Dialogue: Accelerating Indonesia’s Maritime Corridor Development di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Arnantara, kata Amarulla, merupakan operating holding yang bermitra dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat ekosistem pelayaran dan angkutan laut nasional.
Pemenuhan kapal besar pengangkut komoditas strategis disiapkan melalui pengadaan kapal bekas, pembangunan kapal baru dan sewa kapal.
Besarnya basis ekonomi yang ditopang angkutan laut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada 2023, sebanyak 94,86% nilai ekspor Indonesia atau US$245,47 miliar dimuat menggunakan moda transportasi laut.
Namun, kebutuhan armada belum otomatis menjadi pesanan pembangunan kapal baru di dalam negeri.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami pada 26 Agustus 2026 mengatakan impor kapal bekas masih tinggi dan sejumlah galangan menghadapi sepinya order.
“Memang masih ada pekerjaan, untuk perawatan tahunan, perawatan ringan. Tapi, ke depannya kami berharap akan ada pembangunan kapal baru di dalam negeri,” kata Anita.
Dari sisi kebijakan perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dalam FGD KADIN dan IPERINDO bertajuk “Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia” di Jakarta, 10 Februari 2026, menekankan pentingnya pasokan bahan baku dan komponen bagi galangan.
“Dalam upaya mendukung industri galangan kapal nasional, Kementerian Perdagangan berperan menjaga kelancaran pasokan bahan baku dan komponen yang belum tersedia di dalam negeri,” kata Dyah.
Sementara itu, CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa pada 5 Februari 2026 menyebut backlog hingga 2030 mencapai 700 dry cargo ship dan sekitar 300 tanker.
Kebutuhan kapal perikanan diperkirakan 1.500 unit, bahkan bisa lebih dari 1.900 unit, sedangkan backlog kapal penumpang mencapai 710 unit.
“Untuk dry cargo ship saja backlog sampai tahun 2030 mencapai 700 unit. Untuk tanker ada backlog sekitar 300 unit,” ucap Sigit.
Angka tersebut menunjukkan besarnya ruang pertumbuhan industri.
Tantangannya adalah memastikan kebutuhan armada dan aktivitas ekspor benar-benar tersambung dengan kapasitas galangan, perawatan kapal, rantai pasok komponen dan tenaga kerja domestik.
Dengan demikian, agenda pelayaran nasional bukan sekadar berapa banyak kapal yang tersedia, tetapi seberapa besar nilai ekonomi dari aktivitas maritim dapat ditangkap dan diputar kembali menjadi nilai tambah industri di dalam negeri.(Artha Tidar)
