Wartatrans.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) soroti penggunaan baterai pada mesin kapal.
Hal itu disampaikan di sela menghadiri Konferensi Internasional Interferry ke-50 di Bangkok pada 31 Oktober–4 November 2026.
Konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kapal Feri Internasional tersebut dihadiri perwakilan dari 40 negara dan turut membahas perkembangan energi terbarukan dalam industri feri dunia.
Menanggapi pembahasan tersebut, Gapasdap menilai penerapan teknologi baru perlu disesuaikan dengan kondisi usaha, karakteristik lintasan, serta kesiapan keselamatan di Indonesia.
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP, Rakhmatika Ardianto, mengatakan penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal belum menjadi prioritas dalam industri angkutan penyeberangan di Indonesia.
“Indonesia masih dapat mengembangkan pemanfaatan biodiesel dalam negeri,” tuturnya Sabtu (14/11/2026).
Sementara itu, operator membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu membiayai keselamatan dan menjaga keberlanjutan pelayanan.
“Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita. Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat,” katanya.
Rakhmatika menjelaskan bahwa operator wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai dengan standar nasional NCVS serta ketentuan internasional SOLAS.
Pemenuhan standar tersebut memerlukan biaya. Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada formulasi tarif dalam PM 66 Tahun 2019, masih terdapat kekurangan tarif sekitar 31,81 persen terhadap harga pokok produksi (HPP).
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan, mengingat tarif di Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara lain di dunia.
Sebagai perbandingan, tarif di Indonesia sekitar Rp1.033 per mil, sedangkan di Thailand Rp2.984 per mil dan di Filipina Rp1.995 per mil.
Menurut Rakhmatika, angka tersebut menjadi bahan untuk mengevaluasi kecukupan tarif di Indonesia.
“Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif. Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas,” lanjutnya.
Terkait isu elektrifikasi, sebagai contoh ketika jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah, sementara pengangkutannya melalui transportasi penyeberangan masih menghadapi kendala.
Pengangkutan kendaraan listrik membutuhkan kesiapan dalam menangani risiko baterai.
Menurut Gapasdap, ketentuan pengangkutannya perlu diperjelas dan penerapannya diseragamkan, terutama menyangkut pemeriksaan kendaraan, penempatan muatan, deteksi dini, peralatan penanggulangan kebakaran, serta kemampuan awak menjalankan prosedur darurat.
Hingga saat ini, operator kapal masih belum berani mengangkut kendaraan listrik. Apalagi jika kapal itu sendiri menggunakan tenaga listrik yang membutuhkan baterai lebih besar, tentu risikonya juga semakin besar.
Gapasdap mendukung upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi melalui biodiesel. Program B50 yang telah berjalan menggunakan campuran 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.
Biodiesel berbasis minyak sawit memberi ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Menurut Rakhmatika, pemanfaatan biodiesel pada armada bermesin diesel dapat menjadi pilihan transisi yang lebih sesuai dengan kondisi usaha saat ini.
Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi.
“Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel,” katanya. (omy)
