Wartatrans.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (13/3/2026) malam.
Menhub menyampaikan, posko akan menjadi pusat koordinasi nasional yang berfungsi memantau kondisi operasional transportasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku
kepentingan transportasi,” tutur Menhub.
Selain membentuk posko dalam rangka pengawasan, monitoring, serta evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Kemenhub juga telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi antara lain dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, pembatasan angkutan tertentu jelang hari H atau puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean dan kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kemudian, dilakukan juga rampcheck untuk memastikan kelaikan operasional, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, serta pihak terkait, serta mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol.
“Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait,” urainya.
Di sisi lain, Menhub mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait antara lain memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan.
Lalu melakukan pengawasan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi publik yang baik, transparan, serta mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, juga menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral.
“Hal yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” imbuhnya.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 dilaksanakan pada 13-30 Maret 2026, melibatkan Kemenhub, Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Jasa Marga
(Persero).
Selanjutnya Astra Infra Toll Nusantara, PT
Jasa Raharja (Persero), PT. ASDP Indonesia
Ferry (Persero), PT KAI (Persero), PT KCIC, PT Pelindo (Persero), PT PELNI (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/Airnav, Senkom Mitra Polri, RAPI, serta ORARI.
Telah dibentuk pos pelayanan atau pos monitoring dengan total 1.560 simpul dan jaringan, dengan rincian 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal yang terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B, 248 titik simpul angkutan penyeberangan.
Ada juga 472 titik simpul angkutan kereta api, 257 titik simpul angkutan udara, serta 43 jaringan di enam gerbang tol dan 44 jaringan di jalan arteri.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, para pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenhub, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta pimpinan BUMN dan operator. (omy)
