Wartatrans.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya angkat bicara menanggapi kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. AHY menegaskan bahwa persoalan tersebut harus disikapi secara hati-hati dengan tetap mengedepankan mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran terkait kabar pengunduran diri tersebut.
“Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” ujar AHY.
Menurut AHY, Partai Demokrat memilih menunggu perkembangan dan kejelasan informasi sebelum mengambil sikap lebih jauh. Ia menekankan pentingnya menghormati setiap proses politik yang berlangsung sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
“Pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden, nama AHY turut dikaitkan sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan.
Namun, AHY secara tegas membantah spekulasi tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi pengganti Gibran, ia menjawab singkat, “Nggak. Nggak, nggak.”
AHY juga menyampaikan bahwa komunikasi politik dengan sejumlah fraksi partai politik di DPR terus berlangsung. Meski demikian, hingga saat itu belum ada kesimpulan konkret mengenai perkembangan isu tersebut.
Sikap AHY memperlihatkan bahwa Partai Demokrat tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam spekulasi politik mengenai posisi Wakil Presiden. Demokrat memilih menempatkan konstitusi sebagai pijakan utama dalam menyikapi setiap kemungkinan perubahan dalam pemerintahan.
Di sisi lain, perkembangan kabar pengunduran diri Gibran pada 11 November 2026 menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Wakil Presiden serta mekanisme konstitusional yang harus ditempuh apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diproses secara resmi.
Dengan demikian, pernyataan AHY pada 10 November tersebut merupakan respons terhadap isu yang berkembang sebelum muncul kabar lanjutan mengenai surat pengunduran diri Gibran. Kepastian status jabatan Wakil Presiden tetap harus merujuk pada proses dan keputusan resmi sesuai konstitusi.*** (Slamet Widodo)
