Wartatrans.com, JAKARTA – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mencuat setelah muncul kabar bahwa dirinya telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika pengunduran diri tersebut berujung pada kekosongan jabatan, pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Informasi mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026). Dia membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Budi Arie, Gibran juga menemui Prabowo untuk menyampaikan pengunduran dirinya setelah Presiden tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri saat bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama mengenai polemik persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Meski menyampaikan niatan mundur, Gibran disebut masih ingin memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niatan pengunduran diri tersebut.
Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan 2024–2029 berakhir.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar berlaku dan menyebabkan jabatan Wakil Presiden kosong, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Keputusan akhir berada di tangan anggota MPR.
Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, proses penggantian tersebut melalui sejumlah tahapan.
1. MPR menentukan jadwal sidang
MPR terlebih dahulu menggelar rapat gabungan paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Rapat tersebut membahas dan menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Seluruh proses pemilihan tetap harus diselesaikan dalam batas waktu maksimal 60 hari.
2. Presiden mengusulkan dua calon
Setelah jadwal ditetapkan, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden paling lambat 3 x 24 jam setelah rapat gabungan.
Selanjutnya, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan menentukan dua nama yang akan diajukan untuk dipilih oleh MPR.
3. MPR melakukan verifikasi calon
Sebelum pemilihan, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.
Berdasarkan Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, tim verifikasi terdiri atas paling banyak 5 persen dari jumlah anggota MPR. Komposisinya mencerminkan keterwakilan fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.
Tim tersebut memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan dokumen persyaratan calon.
Apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap, pimpinan MPR akan meminta Presiden melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan. Presiden diberikan waktu paling lambat empat hari sebelum sidang paripurna.
Jika masih diperlukan, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga 1 x 24 jam sebelum sidang. MPR juga dapat menunda sidang, tetapi tidak boleh melewati batas waktu 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
4. MPR memilih satu dari dua calon
Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan mereka sebagai calon Wakil Presiden yang dapat dipilih dalam sidang paripurna.
Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan.
MPR kemudian melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu nama yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon untuk mengisi jabatan tersebut.
5. Penetapan dan pelantikan Wakil Presiden baru
Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi.
Selanjutnya, MPR menetapkan Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR. Calon yang terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan mekanisme tersebut, pengganti Gibran tidak otomatis berasal dari partai politik tertentu atau ditentukan berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menentukan satu nama yang akan menjadi Wakil Presiden.
Bagaimana Jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-sama Kosong?
UUD 1945 juga mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.
Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yakni:
• Menteri Luar Negeri.
• Menteri Dalam Negeri.
• Menteri Pertahanan.
Ketiganya menjalankan tugas kepresidenan hingga MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Presiden dan Wakil Presiden yang baru dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Penentuan Pengganti Gibran Berada di Tangan MPR
Jika pengunduran diri Gibran benar-benar berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden, Prabowo tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menggantikannya.
Presiden harus mengajukan dua calon, sementara MPR menjadi lembaga yang memiliki kewenangan memilih pengganti melalui sidang paripurna.
Mekanisme ini juga menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden berbeda dengan proses pemakzulan. Pengunduran diri yang menyebabkan kekosongan jabatan mengikuti Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemberhentian melalui proses pemakzulan memiliki tahapan konstitusional tersendiri.(fahmi)
