Wartatrans.com, JAKARTA – Situasi politik nasional memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut muncul bersamaan dengan langkah 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Informasi mengenai pengunduran diri Gibran disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Dia membenarkan bahwa Wakil Presiden telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Budi Arie, Gibran juga langsung menemui Prabowo untuk menyampaikan pengunduran dirinya setelah Presiden tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mundur saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” kata Prasetyo.
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Di tengah perkembangan tersebut, tekanan politik terhadap Gibran juga menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan rincian yang disampaikan, Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, serta PDIP sebanyak 14 anggota.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.
Dengan demikian, delapan fraksi tersebut mengumpulkan total 120 tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.
Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam polemik yang melibatkan Gibran. Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya.
Sesuai mekanisme konstitusi, proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melibatkan tahapan di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Di sisi lain, kabar pengunduran diri Gibran masih menjadi perkembangan tersendiri yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diterima dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, pengisian posisi pengganti akan mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Presiden nantinya mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Perkembangan pengunduran diri Gibran dan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR pun menjadi dua agenda politik yang kini mendapat perhatian publik.(fahmi)
