Wartatrans.com, JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah keinginan Gibran untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, justru memberikan penjelasan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Gibran ingin membuktikan dokumen pendidikannya, bahkan berencana menyiapkan seluruh dokumen mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Namun, ruang hukum yang hendak ditempuhnya justru dipersoalkan oleh penjelasan Yusril.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kemungkinan pengajuan PK ke MA. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut menyarankan agar persoalan tersebut tetap diperjuangkan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril: Gibran Bukan Pihak dalam Perkara MA
Yusril menjelaskan, putusan MA yang menjadi sorotan berkaitan dengan gugatan HM Subhan Palal terhadap Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam perkara tersebut, Gibran bukan merupakan pihak tergugat maupun pihak intervensi. Karena itu, menurut Yusril, Gibran tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum, termasuk PK, terhadap putusan tersebut.
Perkara ini tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting karena berbeda dengan keputusan pengadilan tingkat sebelumnya. PTUN Jakarta sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan tersebut. Namun, pada tingkat kasasi, MA mengambil keputusan berbeda dengan mengabulkan gugatan Subhan.
Dengan demikian, objek sengketa administrasi berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut telah menjadi pokok putusan MA.
Bagaimana dengan Kemendikdasmen?
Persoalan berikutnya adalah apakah Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat masih dapat mengajukan PK.
Yusril menjelaskan bahwa kementerian tersebut merupakan pihak dalam perkara, berbeda dengan Gibran. Namun, ia menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Di sinilah muncul perbedaan posisi. Gibran ingin terus memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya, sementara pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi hukum dari putusan MA yang telah dijatuhkan.
Putusan MK Juga Menjadi Sorotan
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, yang berkaitan dengan sengketa hasil Pilpres 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Dokumen yang menjadi pembahasan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Meski demikian, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK tidak mengabulkan permintaan pembatalan maupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Putusan MK harus dibedakan dari putusan MA. MK memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan presiden, sedangkan MA memutus sengketa administrasi mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Selain itu, putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak tersedia mekanisme PK terhadap putusan MK.
Masih Ada Persoalan PTUN Lain
Polemik ini juga berkaitan dengan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Gugatan tersebut turut mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tahun 2019. Dalam perkembangannya, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyampaikan adanya pencabutan gugatan karena pihak tergugat dinilai tidak menghadirkan dokumen yang diperlukan.
Yusril berpandangan bahwa perkara tersebut berpotensi tidak berlanjut apabila objek sengketanya telah kehilangan relevansi setelah putusan MA. Namun, penghentian perkara tetap harus mengikuti proses dan keputusan pengadilan.
Gibran Terombang-ambing Secara Hukum, Tidak Baik bagi Kehidupan Sosial
Menanggapi perkembangan tersebut, pengamat dan pakar komunikasi Putra Gara menilai, situasi yang dihadapi Gibran memperlihatkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Namun, di sisi lain, muncul penjelasan pemerintah bahwa dirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap perkara MA yang sedang dipersoalkan.
Menurut Putra Gara, kondisi ini berpotensi membuat Gibran terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum. Terlebih, Gibran bukan sekadar figur politik biasa, melainkan Wakil Presiden sekaligus putra mantan Presiden Joko Widodo. Posisi tersebut membuat setiap persoalan yang menyangkut dirinya memiliki perhatian publik yang jauh lebih besar.
“Jangan sampai Gibran terombang-ambing dalam persoalan hukum yang tidak kunjung menemukan kejelasan. Ketika satu pihak menyarankan menempuh jalur hukum, sementara pihak lain menyatakan jalur PK tidak bisa ditempuh, publik tentu akan bertanya, sebenarnya ruang penyelesaian hukumnya ada di mana?” demikian pandangan Putra Gara.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan seperti ini tidak baik bagi kehidupan sosial. Ketidakjelasan informasi, perbedaan penjelasan pejabat, serta tarik-menarik penafsiran hukum dapat memperlebar perdebatan di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan dokumen pendidikan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang terang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gibran perlu mendapatkan kepastian mengenai hak dan pilihan hukum yang tersedia, sementara institusi negara juga harus memberikan penjelasan yang konsisten berdasarkan aturan.
“Ini bukan semata-mata soal Gibran sebagai anak Presiden Jokowi atau sebagai Wakil Presiden. Ini menyangkut kepastian hukum, transparansi administrasi negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa dijelaskan secara terbuka justru menjadi sumber kegaduhan sosial,” tegasnya.
Putra Gara menilai, penyelesaian yang transparan akan jauh lebih bermanfaat daripada membiarkan polemik terus berputar tanpa kepastian. Dalam kehidupan demokrasi, jabatan publik tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga tidak membebaskannya dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi Menjadi Kunci Penyelesaian
Di tengah berbagai proses hukum tersebut, Gibran menyatakan akan menyiapkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1. Langkah ini menjadi penting karena publik tidak hanya mempertanyakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA, tetapi juga ingin mengetahui secara jelas riwayat pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Namun, pembuktian dokumen pendidikan SD hingga S1 tidak otomatis membatalkan putusan MA yang secara khusus menyangkut surat keterangan penyetaraan pendidikan tahun 2019. Keduanya merupakan persoalan yang berkaitan, tetapi memiliki objek pembuktian dan konsekuensi hukum berbeda.
Perkembangan ini menyisakan sejumlah pertanyaan: apakah Kemendikdasmen masih memiliki ruang hukum untuk mengajukan PK? Apakah dokumen pendidikan yang akan dibuka Gibran dapat menjadi dasar penerbitan keputusan administrasi baru? Bagaimana pelaksanaan putusan MA terhadap surat keterangan penyetaraan yang telah dibatalkan?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut upaya hukum Gibran, melainkan juga transparansi administrasi negara dan kepastian hukum.
Publik membutuhkan penjelasan yang utuh, bukan sekadar pernyataan yang saling berhadapan. Sebab, semakin lama polemik ini berlangsung tanpa kejelasan, semakin besar pula dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum dan kehidupan sosial.*** (Daus)
