Wartatrans.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan menempuh jalur hukum untuk merespons polemik terkait dokumen pendidikannya yang kembali menjadi sorotan publik. Gibran bahkan berencana menyiapkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1), serta mempertimbangkan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Langkah tersebut diambil setelah Gibran bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan agar persoalan yang berkembang tidak terus berlarut-larut dan menjadi polemik politik berkepanjangan.
Salah satu masukan Presiden adalah meminta Gibran menyiapkan dokumen pendidikan secara lengkap sebagai bagian dari upaya memberikan penjelasan kepada publik.
Selain itu, Gibran juga disarankan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia, termasuk kemungkinan mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
Gibran mengaku menghormati berbagai respons masyarakat terhadap polemik tersebut, baik berupa kritik, apresiasi maupun saran.
“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran.
Prabowo Beri Saran Tempuh Jalur Hukum
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Gibran untuk membahas sejumlah dinamika politik dan hukum nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, pembahasan kemudian berlanjut pada berbagai opsi penyelesaian persoalan yang tengah dihadapinya. Prabowo memberikan masukan agar Gibran memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Saran tersebut menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan Gibran untuk merespons polemik dokumen pendidikannya.*** (Septi)
