Wartatrans.com, BANYUWANGI – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kelancaran layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak ke kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Emil bersama instansi terkait meninjau sejumlah titik strategis, dimulai dari Pelabuhan Tanjung Wangi, dilanjutkan ke Pelabuhan Ketapang yang dikelola ASDP, hingga Dermaga Bulusan.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memetakan langkah konkret dalam mengurai kepadatan kendaraan di kawasan Ketapang.
Corporate Secretary ASDP Windy Andale menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap peningkatan kelancaran layanan di kawasan tersebut.
“ASDP menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat penanganan kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan masyarakat dan rantai distribusi logistik Jawa–Bali,” urai Windy.
Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik dalam penguatan kapasitas pelabuhan maupun pengelolaan lalu lintas menuju kawasan penyeberangan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pembenahan Dermaga Bulusan.
Penataan kawasan juga diarahkan pada penguatan konektivitas antara area Bulusan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang sehingga pergerakan kendaraan dapat dikelola lebih efektif tanpa menambah beban lalu lintas di jalan raya.
General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan, penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan operasional yang adaptif terhadap kondisi di lapangan.
“Dari sisi operasional, kami terus melakukan pengaturan secara dinamis dengan mempertimbangkan volume kendaraan, kesiapan kapal dan dermaga, serta kondisi cuaca dan perairan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dengan tetap menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama,” ujar Media.
Windy menambahkan, penataan kawasan yang terintegrasi menjadi penting mengingat Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu lintasan strategis yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik antara Jawa dan Bali.
“Dengan dukungan pemerintah dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, kami berharap langkah-langkah yang disiapkan dapat meningkatkan kelancaran layanan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sekaligus menjaga konektivitas Jawa–Bali,” tuturnya.
Ke depan, ASDP akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan agar penguatan infrastruktur dan pengelolaan operasional dapat berjalan selaras.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang semakin aman, lancar, dan andal bagi masyarakat maupun pergerakan logistik. (omy)
