Wartatrans.com, JAKARTA – Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menilai konektivitas LRT dan Transjakarta masih menyisakan persoalan akses penumpang.
Titik yang disorot berada di kawasan BPKP, Rawasari, Jakarta Pusat, karena jarak halte dan stasiun dinilai menyulitkan perpindahan moda.
“Ya ada beberapa titik yang dikeluhkan, makanya tadi kita berikan masukan. Contohnya yang di BPKP, dirasakan belum terintegrasi dengan layanan TJ, masih berjarak cukup lumayan, warga butuh effort untuk menuju sana,” ujar Ismail, Jumat (13/11/2026).
Ismail juga menyoroti efektivitas subsidi: “PSO yang diberikan itu benar-benar efektif dan dia nanti akan berimbang dengan pendapatan non-farebox,” katanya.
Persoalan akses ini terkait integrasi jaringan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut terdapat 74 titik fasilitas antarmoda, terdiri atas 43 titik KRL, 12 titik LRT Jabodebek, 13 titik MRT Jakarta, dan enam titik LRT Jakarta.
Namun, jumlah fasilitas tersebut belum menjelaskan berapa titik yang telah memenuhi standar perpindahan yang mudah, aman, dan nyaman bagi penumpang.
Dalam diskusi Urban Transport Discussion #32 pada 27 Oktober 2026, Senior Transport Associate ITDP Indonesia Rahmad Wandi Putra memaparkan kesenjangan cakupan layanan di Jakarta dan Bodetabek.
Berdasarkan kajian CLEAR yang dimulai pada 2023, sekitar 78 persen wilayah Jakarta berada dalam radius 500 meter dari titik transportasi publik, sedangkan di wilayah Bodetabek angkanya sekitar 2 persen.
Kajian itu juga menemukan persoalan koordinasi lintas wilayah, pembiayaan, pengelolaan aset, dan kapasitas operator.
Dari sisi pengguna, pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai biaya perjalanan menuju dan dari simpul transportasi dapat mengurangi manfaat tarif angkutan umum.
“Jadi biaya first mile last mile tuh jadi beban tersendiri, lebih mahal dibandingkan dengan public transport-nya,” kata Yayat, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa keterjangkauan perjalanan tidak cukup dihitung dari tarif LRT atau bus, tetapi juga ongkos dan waktu untuk mencapai halte maupun stasiun.
Perbedaan antara kebijakan pengumpan dan keluhan akses di lapangan membuat evaluasi perlu diarahkan pada mutu konektivitas, bukan sekadar jumlah titik integrasi.
Pemerintah dan operator perlu membuka data penumpang yang berpindah antarmoda, waktu berjalan antarfasilitas, serta cakupan layanan pengumpan.
Data tersebut penting untuk menilai apakah investasi jaringan dan subsidi benar-benar meningkatkan penggunaan transportasi publik, menekan ketergantungan kendaraan pribadi, serta memperkuat pendapatan operator dan keberlanjutan layanan.(Artha Tidar)
