Wartatrans.com, JAKARTA – Pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta mulai bergerak dari konsep menuju proyek fisik.
Pembangunan Pasar Senen Blok VI, penataan Blok M, dan penguatan konektivitas Dukuh Atas dibidik, dan ini peluang integrasi transportasi publik dengan perdagangan, hunian, serta kegiatan ekonomi kawasan.
Namun, pembangunan infrastruktur belum otomatis menjadikan sebuah kawasan sebagai TOD yang berfungsi optimal.
Konektivitas antarmoda, akses pejalan kaki, keberlanjutan usaha, dan kelayakan komersial tetap menentukan apakah investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Di Blok M, PT MRT Jakarta menyiapkan konsep pengembangan Blok M Hub Ultimate dengan pendekatan Green and Creative.
Salah satu persoalan yang hendak diselesaikan adalah tembok terminal yang selama ini menghambat pergerakan pejalan kaki dari kawasan Melawai menuju area Peruri.
Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta Farchad H. Mahfud mengatakan, pengembangan tersebut diarahkan untuk membentuk kawasan TOD yang lebih ramah pejalan kaki.
“Ini menunjukkan bahwa kita ingin mengedepankan pola baru pengembangan di kawasan TOD itu ramah pejalan kaki. Kendalanya adalah terminal yang menjadi blockage,” ujar Farchad dalam Forum Jurnalis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Modernisasi terminal juga diproyeksikan meningkatkan kapasitas bus yang dapat bersandar hingga dua kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.
MRT Jakarta menyiapkan jembatan penyeberangan langsung dari stasiun menuju terminal untuk mempermudah perpindahan penumpang.
Di Dukuh Atas, pengembangan konektivitas dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pejalan kaki dan interkoneksi bawah tanah.
Proyek penghubung Stasiun MRT Dukuh Atas dengan kawasan Thamrin Nine telah mencapai progres 85,39 persen per 18 November 2026.
Sementara itu, Pedestrian Deck Dukuh Atas memasuki tahapan persiapan desain teknis setelah proses tender dan penutupan pendanaan.
Kedua proyek tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan TOD tidak cukup mengandalkan kedekatan stasiun dan pusat kegiatan.
Jalur perpindahan yang nyaman, akses pejalan kaki, serta keterhubungan antarmoda menjadi bagian dari infrastruktur yang menentukan kualitas kawasan.
Perhatian berikutnya tertuju pada Pasar Senen. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memulai pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI pada Senin (16/11/2026), setelah proyek tersebut tertunda selama sekitar 14 tahun.
“Sebagai gubernur, saya ingin menyelesaikan hal-hal yang belum selesai sebelumnya. Ini sudah 14 tahun tidak terselesaikan,” ujar Pramono.
Bangunan baru Pasar Senen Blok VI dirancang memiliki luas 24.605 meter persegi, terdiri atas empat lantai dengan kapasitas lebih dari 1.700 tempat usaha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan selesai pada Mei 2028.
Kawasan tersebut dirancang terhubung dengan Terminal Bus Senen, halte Transjakarta, dan Stasiun Pasar Senen.
Pengembangan juga mencakup rencana pembangunan dua menara hunian bersama mitra kerja sama. Integrasi dengan MRT masih menjadi agenda pengembangan, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai layanan yang sudah tersedia.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menjelaskan pembangunan dilakukan melalui kerja sama dengan PT Best Green. Skema tersebut menjadi alternatif pembiayaan agar proyek tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pedagang yang selama ini telah bersabar dan bekerja sama selama berada di tempat penampungan sementara. Kami berharap Pasar Senen Blok VI nantinya menjadi bagian dari wajah baru perdagangan Jakarta sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Agus pada kesempatan yang sama.
Agenda penataan kawasan juga menyentuh Pasar Baru. Namun, perkembangan kawasan ini perlu dibedakan dari Senen, Blok M, dan Dukuh Atas.
Rencana penataan dan pengembangan berbasis TOD belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa integrasi transportasi, pengelolaan kawasan, serta skema investasinya telah siap dijalankan.
Perbedaan tahapan tersebut penting karena pengembangan kawasan perdagangan memiliki tantangan tersendiri.
Revitalisasi tidak hanya menyangkut bangunan dan akses transportasi, tetapi juga keberlanjutan tempat usaha serta posisi pedagang yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut.
Nilai Properti Belum Jamin Manfaat Ekonomi
Dari sisi bisnis, TOD berpotensi meningkatkan daya tarik hunian, perkantoran, dan ruang komersial melalui kemudahan akses transportasi.
Namun, potensi kenaikan nilai properti tetap harus dibaca bersama kondisi permintaan dan tingkat hunian pasar.
Laporan MarketBeat Cushman & Wakefield untuk kuartal III-2026 mencatat tingkat hunian ritel Jakarta sebesar 77,8 persen.
Pada periode yang sama, tingkat hunian pasar apartemen sewa tercatat 64,6 persen.
Angka terakhir merupakan tingkat hunian keseluruhan pasar apartemen sewa, bukan satu-satunya segmen, karena apartemen khusus sewa atau purpose-built apartment mencatat tingkat hunian 66,1 persen, sedangkan kondominium sewa mencapai 60,1 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pasar properti tetap memiliki tantangan permintaan.
Karena itu, pengembangan ruang komersial dan hunian di kawasan TOD perlu didasarkan pada perhitungan pasar, bukan semata-mata asumsi bahwa kedekatan dengan stasiun akan otomatis meningkatkan tingkat hunian.
Head of Strategic Consulting Indonesia Cushman & Wakefield Arief Rahardjo mencatat kondisi pasar tersebut dalam laporan kuartal III 2026 yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026.
Gambaran ini menjadi salah satu konteks untuk menilai kelayakan pengembangan properti di sekitar simpul transportasi. Cushman & Wakefield +1
Di Blok M, tantangan pengembangan juga berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan usaha.
Jakarta memiliki sejumlah kawasan yang dapat menjadi pembanding dalam pengembangan TOD. Dukuh Atas memperlihatkan kebutuhan integrasi antarmoda dan akses pejalan kaki, Blok M menggabungkan terminal, stasiun, ruang publik, serta kegiatan komersial, sedangkan Senen membawa agenda serupa ke pusat perdagangan yang memiliki basis pedagang dan pengguna transportasi.
Meski demikian, tahapan pengembangan setiap kawasan tidak sama. Ada fasilitas yang telah beroperasi, proyek yang sedang dibangun, dan konektivitas yang masih berupa rencana.
Karena itu, keberhasilan TOD tidak dapat dinilai hanya dari jumlah bangunan, besaran investasi, atau label pengembangan kawasan.
Pemerintah daerah, operator transportasi, pengelola properti, dan mitra swasta perlu memiliki tata kelola yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab pembiayaan dan pengelolaan kawasan. Indikator keberhasilannya harus mencakup kemudahan perpindahan antarmoda, efisiensi waktu perjalanan, keberlanjutan usaha, serta kemampuan kawasan menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif.
Bila integrasi tersebut berjalan konsisten, TOD berpeluang menjadi sumber pertumbuhan baru bagi bisnis transportasi dan properti Jakarta.
Namun, tanpa konektivitas yang berfungsi dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, pengembangan kawasan berisiko lebih menonjol sebagai proyek properti di sekitar stasiun daripada pembangunan kota yang berorientasi pada transportasi publik. (Artha Tidar)



























