Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi para pekerja.
Menurut H. Fikri, penetapan upah minimum bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kesejahteraan, daya beli, dan penghargaan terhadap kontribusi para pekerja dalam pembangunan ekonomi.
Ia menilai, keluhan masyarakat mengenai upah yang belum sebanding dengan beban pekerjaan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, banyak pekerja muda yang menghadapi tuntutan pendidikan, pengalaman, dan jam kerja panjang, tetapi belum mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
“Upah layak adalah martabat pekerja. Mereka yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan keahliannya untuk bekerja berhak mendapatkan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara wajar,” menjadi pesan yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengupahan.
Politisi PKS Jawa Barat itu mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong gubernur menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat 26 November 2026.
Dalam pedoman penghitungan upah minimum tersebut, pemerintah menggunakan sejumlah indikator, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5–1,0. Perhitungan juga memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
H. Fikri berharap kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah, sehingga penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi riil kehidupan para pekerja.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal. Kebijakan pengupahan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Fikri menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, agar kebijakan kenaikan upah dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
H. Fikri berharap penetapan UMP 2027 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
“Pada akhirnya, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.*** (Dull)






















