Menu ✖

Mode Gelap
H. Fikri Hudi Oktiarwan Dukung Penetapan UMP 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak: Upah Layak Adalah Martabat Pekerja PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah Clifford Ndandarmana Pastikan Aspirasi Masyarakat Fakfak Menjadi Prioritas Program 2027 ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant

RAGAM

H. Fikri Hudi Oktiarwan Dukung Penetapan UMP 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak: Upah Layak Adalah Martabat Pekerja

badge-check


 H. Fikri Hudi Oktiarwan Dukung Penetapan UMP 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak: Upah Layak Adalah Martabat Pekerja Perbesar

Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi para pekerja.

Menurut H. Fikri, penetapan upah minimum bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kesejahteraan, daya beli, dan penghargaan terhadap kontribusi para pekerja dalam pembangunan ekonomi.

Ia menilai, keluhan masyarakat mengenai upah yang belum sebanding dengan beban pekerjaan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, banyak pekerja muda yang menghadapi tuntutan pendidikan, pengalaman, dan jam kerja panjang, tetapi belum mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

“Upah layak adalah martabat pekerja. Mereka yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan keahliannya untuk bekerja berhak mendapatkan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara wajar,” menjadi pesan yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengupahan.

Politisi PKS Jawa Barat itu mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong gubernur menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat 26 November 2026.

Dalam pedoman penghitungan upah minimum tersebut, pemerintah menggunakan sejumlah indikator, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5–1,0. Perhitungan juga memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

H. Fikri berharap kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah, sehingga penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi riil kehidupan para pekerja.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal. Kebijakan pengupahan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Fikri menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, agar kebijakan kenaikan upah dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

H. Fikri berharap penetapan UMP 2027 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

“Pada akhirnya, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.*** (Dull)

Baca Lainnya

Clifford Ndandarmana Pastikan Aspirasi Masyarakat Fakfak Menjadi Prioritas Program 2027

19 November 2026 - 14:40 WIB

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Anak-Anak MI Ma’arif Gunungpring Belajar Jurnalistik di Era Digital, Kunjungi Ditpolairud Polda DIY

19 November 2026 - 07:45 WIB

Pelindo Hadirkan Akses Air Bersih bagi Nelayan Buloa

19 November 2026 - 05:37 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

H. Fikri Hudi Oktiarwan Pertanyakan Kelanjutan Jalan Khusus Tambang di Kabupaten Bogor: Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas

18 November 2026 - 17:29 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

FOKSI Soroti WUP di Sekitar Ujung Kulon, Pemerintah Diminta Prioritaskan Habitat Badak Jawa

18 November 2026 - 15:56 WIB

ABUPI Gelar Forum Koordinasi Asosiasi Maritim Jakarta-Jawa Barat, Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial

18 November 2026 - 12:54 WIB

Gala Dinner City Sanitation Summit ke XXIV di Aceh, Bupati Bandung: Sanitasi Bukan Hanya Persoalan Infrastruktur

18 November 2026 - 12:29 WIB

Trending di RAGAM