Wartatrans.com, BANTEN – Rencana relokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan pertanyaan mengenai masa depan habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Selain ancaman bencana alam, penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan persoalan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) turut menjadi perhatian.
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator FOKSI DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz, mendesak pemerintah membuka dokumen dan peta resmi wilayah pertambangan tersebut.
“Jangan sampai kita sibuk menyiapkan rumah baru bagi Badak Jawa, tetapi perlindungan terhadap rumah aslinya justru melemah. Pemerintah harus transparan mengenai kebijakan pertambangan di sekitar Ujung Kulon,” tegas Marwan dalam keterangan pers di Jakarta, 18 November 2026.

Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator FOKSI DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz
Ia mengingatkan, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mencantumkan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP. Meski Kementerian ESDM telah menegaskan kawasan taman nasional tidak termasuk wilayah pertambangan dan belum ada izin operasi, masyarakat tetap berhak memperoleh kejelasan mengenai batas koordinatnya.
Marwan juga meminta kepastian status IUP PT Cibaliung Sumberdaya, kewajiban pascatambang, serta jaminan pemulihan lingkungan. Antam sebelumnya menyatakan tidak memiliki rencana membuka kembali kegiatan pertambangan Cibaliung.
Selain itu, ia mengingatkan tragedi Musofa, badak Jawa yang mati dua hari setelah translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area pada November 2025. Peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi serius sebelum pemerintah melakukan pemindahan berikutnya.
FOKSI tidak menolak pembangunan populasi kedua Badak Jawa di Alas Purwo. Namun, rencana tersebut harus melalui kajian ilmiah independen dengan mengutamakan keselamatan satwa dan kesiapan habitat.
Marwan mendorong Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Pemprov Banten, dan Antam membuka seluruh informasi terkait WUP, tambang Cibaliung, serta perlindungan kawasan Ujung Kulon.
“Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi habitat aslinya justru kehilangan perlindungan. Konservasi harus menjadi prioritas, bukan dikalahkan oleh kepentingan eksploitasi sumber daya alam,” pungkasnya.*** (Septi)






















