Oleh: Rintoh
Wartatrans.com, MAKASSAR — Dalam politik Indonesia, tidak banyak tokoh yang memiliki perjalanan panjang melintasi berbagai periode pemerintahan. Sebagian hadir sebagai penguasa, sebagian lainnya menjadi oposisi, dan ada pula yang memilih berada di luar lingkaran kekuasaan. Namun, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu figur yang perjalanan politik dan intelektualnya menarik untuk dicermati karena ia pernah mengambil peran dalam sejumlah fase penting perjalanan republik ini.
Bagi saya, Yusril bukan sekadar politisi yang pernah menduduki jabatan strategis. Ia adalah akademisi hukum tata negara yang kemudian masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Perjalanan semacam ini memperlihatkan pertemuan antara dunia pemikiran, hukum, dan praktik kekuasaan.
Nama Yusril mulai dikenal luas di lingkungan Istana pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ketika ia dipercaya menjadi penulis naskah pidato presiden. Pada masa Reformasi, ia juga tercatat memiliki peran dalam proses transisi politik, termasuk menyusun naskah pernyataan pengunduran diri Soeharto. Setelah itu, perjalanan politiknya berlanjut dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemerintahan Gus Dur, Yusril dipercaya menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pada pemerintahan Megawati, ia menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sementara pada pemerintahan SBY, ia menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara. Kini, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, ia dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa Yusril memiliki pengalaman dalam lingkungan pemerintahan yang berbeda-beda. Ia bukan hanya menyaksikan perubahan politik dari kejauhan, tetapi pernah berada di dalam proses penyelenggaraan negara pada beberapa periode penting.
Ada satu hal yang menurut saya menarik dari perjalanan Yusril: kemampuannya tetap menjadi bagian dari dinamika politik nasional ketika Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan.
Tentu, keberadaan seseorang dalam berbagai pemerintahan tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan atau keunggulan politik. Namun, pengalaman lintas pemerintahan dapat menjadi bahan penilaian mengenai kemampuan memahami karakter kelembagaan negara, dinamika kekuasaan, hubungan antarlembaga, dan perubahan kebijakan nasional.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pengalaman memahami hukum tata negara memiliki arti penting. Kekuasaan tidak hanya membutuhkan keberanian mengambil keputusan, tetapi juga pemahaman mengenai batas kewenangan, mekanisme konstitusional, serta konsekuensi hukum dari setiap kebijakan.
Di sinilah latar belakang akademik Yusril menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Ia menempuh pendidikan hukum dan filsafat di Universitas Indonesia, melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of the Punjab, Pakistan, serta meraih gelar doktor ilmu politik dari Universiti Sains Malaysia. Pada 1998, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
Pengalaman akademik tersebut kemudian bertemu dengan pengalaman praktis dalam pemerintahan. Kombinasi antara pengetahuan hukum, pemikiran politik, dan pengalaman birokrasi merupakan aspek yang layak menjadi bagian dari pembahasan publik ketika masyarakat menilai figur-figur dalam kepemimpinan nasional.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diskusi mengenai kualitas kepemimpinan nasional semestinya tidak berhenti pada popularitas, kedekatan politik, atau kekuatan dukungan kelompok tertentu.
Jabatan Wakil Presiden bukan jabatan simbolis. Konstitusi menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Karena itu, pembicaraan mengenai figur yang menduduki posisi tersebut harus mempertimbangkan kapasitas kenegaraan, pemahaman konstitusi, kemampuan bekerja dalam pemerintahan, komunikasi politik, serta integritas.
Masyarakat perlu memiliki ruang untuk mendiskusikan berbagai figur berdasarkan rekam jejak yang dapat diperiksa. Dalam hal ini, perjalanan Yusril Ihza Mahendra patut menjadi salah satu bahan diskusi akademis dan politik nasional.
Namun, pengalaman panjang juga perlu diuji dengan pertanyaan yang tidak kalah penting. Bagaimana kontribusinya dalam setiap jabatan? Bagaimana konsistensi sikapnya terhadap prinsip hukum dan demokrasi? Sejauh mana gagasan serta kebijakannya memberikan manfaat bagi masyarakat? Dan bagaimana ia menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik praktis?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar penilaian terhadap seorang tokoh tidak berubah menjadi pemujaan personal. Dalam demokrasi, setiap figur publik harus terbuka terhadap penilaian dan kritik.
Ada aspek ketatanegaraan yang juga tidak boleh diabaikan dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden di tengah masa jabatan.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pergantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan kehendak politik atau kesepakatan antartokoh. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati.
Karena itu, setiap pembicaraan mengenai figur yang berpotensi mengisi jabatan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi. Jangan sampai diskusi mengenai kepemimpinan nasional justru mengabaikan aturan dasar penyelenggaraan negara.
Bagi saya, justru di sinilah pentingnya menghadirkan perspektif akademis. Kita boleh membicarakan siapa pun sebagai figur yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memikul tanggung jawab kenegaraan, tetapi seluruh prosesnya harus tetap tunduk pada konstitusi.
Pada akhirnya, kebutuhan Indonesia bukan sekadar memiliki pemimpin yang pandai berbicara atau memiliki pengalaman panjang dalam panggung politik. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja, memahami persoalan rakyat, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat supremasi hukum, dan memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
Pengalaman Yusril Ihza Mahendra dalam dunia akademik, hukum, politik, dan pemerintahan memberikan banyak bahan untuk dikaji dalam diskursus tersebut. Perjalanannya dari lingkungan akademik hingga menduduki sejumlah jabatan strategis negara merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia yang patut dibaca secara utuh.
Namun, pengalaman masa lalu tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Setiap jabatan publik menghadirkan tantangan yang berbeda. Kapasitas seseorang harus terus diuji melalui kinerja, integritas, tanggung jawab, dan keberpihakannya terhadap kepentingan bangsa.
Saya berpandangan bahwa bangsa ini perlu membangun tradisi politik yang lebih dewasa: tidak menilai seseorang hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga tidak mengultuskan pengalaman dan gelar akademik. Yang harus dikedepankan adalah rekam jejak, gagasan, kinerja, integritas, serta komitmen terhadap konstitusi.
Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu figur yang layak mendapat ruang pembahasan dalam percakapan tentang masa depan kepemimpinan nasional. Bukan karena ia pernah berada di berbagai pemerintahan semata, melainkan karena perjalanan panjangnya mempertemukan dunia ilmu pengetahuan, hukum, dan praktik penyelenggaraan negara.
Sebab, dalam sebuah republik, yang paling penting bukan siapa yang paling lama berada di lingkaran kekuasaan, melainkan siapa yang mampu menggunakan pengalaman dan kewenangannya untuk memperkuat negara hukum, menjaga demokrasi, dan menghadirkan keadilan bagi rakyat.***

(Penulis adalah: Dosen Universitas Syekh Yusuf Al Makassari Gowa)





















