Wartatrans.com, FAKFAK — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat dari Fraksi Partai Golkar, Amin Ngabalin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal dan ketatnya kebijakan anggaran daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Reses III yang berlangsung di Kompleks Pancarijan, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Selasa (17/11/2026) pukul 16.00 WIT. Pertemuan yang dihadiri warga setempat itu berlangsung antusias dan dialogis dalam suasana penyampaian aspirasi.

Dalam arahannya, Amin mengajak masyarakat untuk terus memelihara soliditas dan semangat kebersamaan. Menurutnya, persatuan warga merupakan modal sosial yang penting untuk mengawal kepentingan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam kontestasi politik sebelumnya tidak boleh menjadi sekat yang menghambat kerja sama warga dalam membangun lingkungan maupun Kabupaten Fakfak secara luas.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam dialog tersebut. Warga mengusulkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan serta rehabilitasi rumah ibadah, pemasangan penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas olahraga, hingga dukungan legalitas pembentukan yayasan.
Selain itu, warga turut menyoroti perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda Fakfak, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sejalan dengan amanat Otonomi Khusus (Otsus), tanpa menutup ruang bagi masyarakat non-OAP.
Menanggapi beragam usulan tersebut, Amin menjelaskan bahwa sebagian aspirasi dari reses sebelumnya telah berhasil direalisasikan. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah usulan yang tertunda akibat keterbatasan anggaran dan batas kewenangan lembaga legislatif.
”Setiap usulan masyarakat harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Aspirasi ini diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), lalu diverifikasi secara berjenjang oleh perangkat daerah hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelas Amin.
Ia menambahkan, seluruh pokok pikiran dewan wajib diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program prioritas kepala daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, tidak semua usulan dapat langsung dieksekusi dalam satu tahun anggaran.
Terkait kondisi keuangan daerah, Amin menyoroti sempitnya ruang fiskal APBD Provinsi Papua Barat, terutama jika terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas). Menurutnya, pemangkasan DBH migas berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap pembiayaan program pembangunan daerah.
Untuk mengantisipasi hal itu, Amin berencana segera bertolak ke Manokwari guna mengoordinasikan pembahasan isu DBH migas di internal DPR Provinsi Papua Barat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar daerah saat memperjuangkan skema pembagian hasil sumber daya alam ke Pemerintah Pusat.

”Perjuangan aspirasi tidak berhenti di forum reses. Kami akan terus mengawalnya melalui koordinasi lintas instansi agar mendapat dukungan anggaran, termasuk dari pemerintah pusat. Saya tidak ingin mengobral janji, tetapi saya berkomitmen memperjuangkan aspirasi ini secara maksimal untuk tahun anggaran 2027,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Amin juga menyinggung persoalan asrama mahasiswa Fakfak di Manokwari. Ia memastikan pemerintah daerah telah turun tangan menangani masalah tersebut, sementara penyelesaian lanjutan akan ditempuh sesuai koridor hukum yang berlaku demi menjamin kepastian bagi semua pihak.
Menutup pertemuan, Amin meminta dukungan dan doa masyarakat agar seluruh aspirasi yang dihimpun dapat terealisasi. Baginya, reses bukan sekadar rutinitas formal anggota dewan, melainkan ruang strategis untuk menyerap kebutuhan riil warga demi mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Fakfak serta Provinsi Papua Barat.*** (ASAH)





















