Wartatrans.com, JAKARTA – Penyempurnaan sistem pembayaran transportasi publik di Jakarta memasuki tahap pengujian proses bisnis baru.
PT JakLingko Indonesia (JLI) menggelar uji coba pada Kamis (19/11/2026), yang menggabungkan dua hingga tiga moda transportasi, di tengah target penyelesaian integrasi sistem tiket pada 2027.
Uji coba tersebut mencakup dua skenario, yakni perjalanan menggunakan dua moda sesuai proses bisnis baru dan perjalanan yang mengombinasikan tiga moda transportasi publik.
Pengujian ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan sistem sebelum integrasi diterapkan secara lebih luas.
Saat ini, skema tarif integrasi berlaku untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Penumpang dikenakan tarif awal Rp2.500 ditambah Rp250 per kilometer, dengan batas maksimal Rp10.000 untuk perjalanan dalam rentang waktu 180 menit.
Namun, integrasi pembayaran belum berarti seluruh sistem transportasi sudah terhubung. Penyatuan platform tiket ditargetkan rampung pada 2027, sementara penyempurnaan perangkat pembaca pembayaran atau reader juga masih berlangsung.
Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Indahwati Natangsa Tarigan, pada Rabu (18/11/2026) menyampaikan harapan agar seluruh sistem dapat menggunakan satu perangkat pembaca pada akhir 2027.
“Nanti kondisinya di 2027 akhir mudah-mudahan semua sudah tinggal satu single reader yang semua terintegrasi. Jadi sudah tidak ada lagi kebingungan mau tapping di reader yang mana,” ujarnya.
Target tersebut memperlihatkan bahwa integrasi tidak hanya menyangkut penghitungan tarif, tetapi juga konsistensi perangkat dan kemudahan transaksi di setiap titik perpindahan moda.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ) mengingatkan agar integrasi tidak berhenti pada penyatuan perangkat pembayaran.
“Integrasi pembayaran ini patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai kita merasa sudah berhasil mengintegrasikan transportasi hanya karena mesin pembayarannya sudah terhubung. Yang harus terintegrasi bukan hanya kartunya, tetapi juga tarif, rute, jadwal, dan kemudahan perpindahan antarmoda,” ucap MTZ.
Persoalan lain berada pada tata kelola antarlembaga. Senior Transport Associate ITDP Indonesia, Rahmad Wandi Putra, pada Selasa (27/10/2026) menjelaskan bahwa pembagian kewenangan pemerintahan masih menjadi tantangan dalam membangun layanan transportasi lintas wilayah.
“Saat ini memang kewenangannya masih terpisah-pisah. Jika pelayanannya itu lintas provinsi, kewenangan berada di nasional, lintas kabupaten kota itu di provinsi, sedangkan di dalam kota itu balik ke masing-masing kabupaten dan kota,” katanya.
Dari sisi penggunaan, data MRT Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang Januari 2025 hingga Agustus 2026 terdapat 40,86 juta perjalanan menggunakan gerbang JakLingKo, atau 51,10 persen dari total perjalanan MRT. Adapun penggunaan tarif integrasi tercatat 5,82 juta perjalanan atau 7,28 persen.
Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta, Rendy Primartantyo mengatakan, integrasi pembayaran diharapkan mempercepat transaksi dan mengurangi kendala saat penumpang melakukan tapping.
“Selain kemudahan tarif, integrasi sistem pembayaran melalui JakLingKo diharapkan dapat memberikan proses transaksi yang lebih cepat dan meminimalkan potensi kendala saat tapping, sehingga mendukung pengalaman perjalanan pelanggan yang lebih nyaman,” ulasnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, sebelumnya juga mendorong percepatan penerapan sistem pembayaran berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT).
Sistem tersebut dinilai dapat membuka ruang pengembangan skema tarif yang lebih fleksibel, termasuk pembatasan tarif atau fare capping serta tarif khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.
Sementara itu, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Andy Saragih menyoroti belum optimalnya perjalanan yang tercatat dalam sistem integrasi.
Dalam diskusi pada Rabu (7/10/2026), ia menyebut sekitar 450.000 dari 1,6 juta perjalanan harian MRT, LRT, dan Transjakarta telah tercatat dalam sistem terintegrasi.
“Pergub memang tidak secara spesifik melarang PTO membangun aplikasi sendiri-sendiri. Tapi Pergub mengatur sistem pembayaran dan data. Pertanyaannya sederhana: apakah setiap perjalanan dari aplikasi masing-masing itu masuk ke sistem integrasi? Kalau belum, di situlah masalahnya,” ujarnya.
Penyelesaian integrasi pada 2027 akan menentukan apakah digitalisasi pembayaran benar-benar menghasilkan perjalanan yang lebih sederhana dan terjangkau.
Bagi operator, sistem yang terhubung juga berpotensi memperbaiki pengelolaan transaksi dan data perjalanan, yang menjadi dasar evaluasi layanan serta pengembangan jaringan transportasi publik. (Artha Tidar)



























