Wartatrans.com, JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis, hingga pihak lain menggunakan infrastruktur teknologi Polri, membuka persoalan lebih luas dari penanganan perkara pidana.
Kasus yang dipaparkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026), menyoroti pengendalian sistem penyadapan, pengelolaan data elektronik, serta perlindungan privasi warga negara.
Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti seluruh pihak yang disebut telah terbukti menjadi korban penyadapan.
Dalam rapat tersebut, Suyudi memaparkan lima tahapan dugaan modus operandi.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data,” katanya.
Paparan Kapolri menjelaskan perbedaan fungsi dua sistem yang digunakan.
Lawful Interception Management System (LIMS) digunakan pada tahap provisioning, yakni memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem.
Sementara itu, pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui PenLink X (PLX), yang digunakan petugas untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman sebelum dituangkan ke dalam transkripsi.
Dalam perkara ini, penyidik menduga proses tersebut berlangsung tanpa verifikasi dan prosedur yang dipersyaratkan.
Perkembangan teknologi pengawasan membuat persoalan semakin kompleks.
Selain intersepsi komunikasi melalui jaringan operator, terdapat spyware yang dapat menyusup ke perangkat pribadi dan platform digital intelligence yang mengolah serta mengintegrasikan berbagai sumber informasi.
Teknologi pemantauan jaringan seluler juga memiliki kemampuan berbeda, mulai dari identifikasi perangkat hingga pelacakan lokasi.
Namun, teknologi-teknologi tersebut tidak dapat disamakan dan tidak ada bukti terbuka bahwa seluruhnya digunakan dalam perkara Polri ini.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, Rabu (4/11/2026) menjelaskan bahwa penghapusan data tidak serta-merta menghilangkan seluruh jejak digital.
“Penghapusan file tidak selalu menghilangkan seluruh jejak digital. Pemeriksa forensik dapat menelusuri cadangan data, metadata, log akses, aktivitas server, dan catatan komunikasi dengan sistem operator.”
Pemulihan bergantung pada metode penghapusan, kondisi media, dan ketersediaan salinan.
Pada hari yang sama, Ketua CISSReC Pratama Persadha menekankan bahwa persoalan penyadapan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola kewenangan negara.
“Ini soal tata kelola intelijen, penegakan hukum, dan perlindungan hak privasi warga negara.”
Pengendalian akses, verifikasi berlapis, dan audit trail diperlukan agar kewenangan teknis tidak terkonsentrasi pada satu pengguna atau unit.
Pakar keamanan siber Universitas Islam Indonesia Yudi Prayudi juga mengingatkan bahwa sistem teknis tidak dapat menentukan keabsahan hukum suatu tindakan.
“LIMS membantu mengelola proses teknis penyadapan mulai dari pencatatan sasaran hingga tujuan pengiriman hasil, tetapi sistem ini sama sekali tidak dapat menggantikan penilaian hukum atas sah atau tidaknya suatu permintaan.”
Keberadaan sistem bernama lawful tidak otomatis menjamin setiap tindakan operator sesuai hukum.
Skala belanja teknologi pengawasan negara turut menjadi perhatian. Riset ELSAM bersama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mencatat anggaran alat intelijen dan pengawasan mencapai Rp36,1 triliun pada empat institusi negara sepanjang 2018–2024.
Keempatnya adalah Polri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Teknologi yang teridentifikasi dalam kajian tersebut mencakup perangkat pengawasan digital, termasuk spyware Pegasus dan FinFisher.
Angka tersebut merupakan akumulasi belanja lintas institusi dan berbagai jenis teknologi, bukan anggaran khusus untuk LIMS atau PLX.
Temuan itu memperlihatkan besarnya belanja negara untuk kemampuan pengawasan digital, sementara transparansi pengadaan dan mekanisme pengawasannya masih menjadi persoalan.
ELSAM juga mengungkap dugaan keterlibatan jaringan perusahaan perantara dalam distribusi teknologi spyware ke Indonesia.
Kondisi tersebut membuat keterbukaan informasi mengenai pemasok, spesifikasi perangkat, nilai pengadaan, dan pengguna akhir menjadi bagian penting dari akuntabilitas belanja negara.
Integrasi teknologi pengawasan dengan infrastruktur telekomunikasi juga perlu diperhatikan. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung menjalin kerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi untuk mendukung penegakan hukum melalui akses data komunikasi.
Kerja sama tersebut perlu dibaca secara proporsional, bukan sebagai bukti bahwa seluruh operator memberikan akses penyadapan secara langsung.
Namun, keterlibatan operator dalam pemenuhan kebutuhan data penegakan hukum tetap memunculkan pertanyaan mengenai batas akses, dasar permintaan, dan perlindungan data pelanggan.
Perkembangan kecerdasan artifisial memperluas dimensi risiko tersebut. PenLink dalam dokumentasi produknya menjelaskan kemampuan platform digital intelligence untuk menganalisis teks, audio, video, mengenali pola, dan mengolah data dari berbagai sumber.
Kemampuan tersebut dapat membantu menghubungkan informasi yang sebelumnya terpisah. Namun, dokumentasi kemampuan produk tidak membuktikan bahwa seluruh fitur itu digunakan dalam sistem Polri. Persoalan pengawasan perlu mencakup proses pengumpulan, penggabungan, analisis, penyimpanan, hingga penggunaan hasil pemantauan.
Dari sisi regulasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang.
Sementara itu, Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyatakan penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri.
Ketentuan tersebut kembali menempatkan kebutuhan pembentukan aturan khusus penyadapan sebagai persoalan yang belum selesai.
Dalam diskusi CTIS, Rabu (11/11/2026), pakar TIK Ashwin S. Sasongko mengatakan, “Persoalan ini menunjukkan bahwa penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran privasi individu, tetapi juga berpotensi mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi, dan ruang gerak kelompok oposisi.”
Prinsip perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan pengawasan juga tercermin dalam putusan Pengadilan HAM Eropa pada perkara Roman Zakharov v. Russia (2015) dan Big Brother Watch v. United Kingdom (2021).
Di Indonesia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur tanggung jawab pemrosesan serta keamanan sistem elektronik.
Sementara itu, Perpres Nomor 82 Tahun 2022 mengatur pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
Namun, status Monitoring Center Polri sebagai infrastruktur informasi vital perlu dipastikan melalui mekanisme identifikasi dan penetapan yang berlaku. Informasi terbuka mengenai arsitektur penyimpanan data LIMS dan PLX, termasuk penggunaan pusat data khusus, layanan cloud, atau infrastruktur pihak ketiga, juga masih terbatas.
Perluasan teknologi pengawasan membuat persoalan tidak lagi berhenti pada siapa yang memberi perintah dan siapa yang menjalankan penyadapan.
Ketika data komunikasi dapat dihimpun, diproses, dan dianalisis melalui sistem digital, kendali atas akses dan rekam jejak penggunaannya menjadi persoalan utama.
Tanpa mekanisme pemeriksaan independen yang dapat menjangkau aktivitas di dalam sistem, penyalahgunaan berisiko baru terungkap setelah perkara muncul ke permukaan. (Artha Tidar)

























