Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih lahan seluas 1.600 hektare di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang sebelumnya berada dalam penguasaan PT Mutiara Intan Permai, anak usaha Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan.
Penyitaan tersebut dilakukan pada 13 Maret 2026, ketika Satgas PKH masih dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah. Langkah ini menjadi perhatian publik karena lahan yang berada di kawasan pesisir PIK 2 tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung yang diduga dikuasai untuk pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.
Proses pengambilalihan lahan itu ternyata tidak berlangsung mudah. Satgas PKH disebut membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga akhirnya berhasil memasang plang penyitaan di lokasi, dengan dukungan personel TNI.
Bahkan, menurut keterangan seorang sumber, situasi di lapangan sempat memanas ketika proses pemasangan plang berlangsung. Setelah plang terpasang, seorang petinggi aparat penegak hukum disebut sempat mendatangi lokasi untuk melihat langsung tanda penyitaan tersebut. Namun, plang itu tidak dicabut.
Persoalan penguasaan lahan ini kembali membuka lembaran kontroversi proyek PIK 2 yang sempat memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Proyek tersebut sebelumnya mendapat perhatian luas karena menyangkut pengembangan kawasan pesisir dalam skala besar. Di satu sisi, proyek dijanjikan mampu mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, muncul berbagai kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Isu yang mengemuka antara lain potensi alih fungsi kawasan hutan, kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya daerah resapan air, hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat setempat.
Status PSN kawasan PIK 2 kemudian dicabut melalui Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.
Pencabutan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perubahan kebijakan pemerintah terhadap proyek yang sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
Pengambilalihan 1.600 hektare lahan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai proses penguasaan kawasan yang sebelumnya disebut sebagai hutan lindung.
Bagaimana kawasan yang diduga merupakan kawasan hutan negara dapat berada dalam penguasaan perusahaan swasta? Bagaimana proses perizinan dan perubahan status lahannya? Siapa saja pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar proses penertiban tidak berhenti pada pemasangan plang penyitaan semata.
Pemerintah juga perlu memastikan status hukum kawasan, dasar penyitaan, serta menelusuri seluruh dokumen perizinan dan riwayat penguasaan lahan.
Pengambilalihan 1.600 hektare tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan yang diduga bermasalah.
Publik kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum. Sebab, persoalan ini bukan sekadar menyangkut lahan di kawasan PIK 2, melainkan juga menyangkut transparansi pengelolaan aset negara, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.*** (Septi)























