Wartatrans.com, ACEH TENGAH — Rencana pembahasan Qanun Adat Gayo yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRK Aceh Tengah Tahun 2026 terancam gagal direalisasikan. Hingga batas akhir pembukaan aplikasi harmonisasi pada 20 November 2026, qanun tersebut disebut belum didaftarkan ke tahap harmonisasi.
Kondisi ini menuai kritik dari kalangan masyarakat adat. Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, menilai kegagalan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat adat Gayo yang selama ini memperjuangkan adanya payung hukum perlindungan adat.
Zam Zam menyebut Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Tengah harus bertanggung jawab atas tidak berlanjutnya pembahasan qanun tersebut. Menurutnya, sejak awal sudah terdapat indikasi upaya menghambat proses legislasi Qanun Adat Gayo.
“Ini adalah pengingkaran aspirasi masyarakat adat. Ini bukti pimpinan DPRK Aceh Tengah tidak pro terhadap perlindungan masyarakat adat Gayo,” ujar Zam Zam, Jumat (20/11/2026).
Zam Zam menilai kegagalan Qanun Adat Gayo bukan semata-mata persoalan kelalaian administrasi maupun keterlambatan teknis. Ia menduga terdapat pola yang sistematis dalam menghambat lahirnya regulasi perlindungan masyarakat adat.
“Ini patut diduga ada konspirasi pelemahan Masyarakat Adat Gayo. Polanya jelas, dari awal sudah diganjal, diulur-ulur, lalu dibiarkan melewati batas harmonisasi hingga batal,” tegasnya.
Menurut Zam Zam, tanpa adanya Qanun Adat, masyarakat Gayo berpotensi kehilangan instrumen hukum yang dapat memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan tanah ulayat, hutan, serta sumber-sumber kehidupan masyarakat adat.
Ia mengingatkan, keberadaan adat tidak boleh sekadar menjadi simbol budaya tanpa perlindungan hukum yang kuat.
“Tanpa Qanun Adat, masyarakat adat dibuat tidak berdaya. Kalau adat tidak dilindungi Qanun, maka adat akan mati perlahan. Dan ketika adat mati, Gayo akan mudah dikuasai,” katanya.
Persoalan ini juga dinilai memiliki dampak luas terhadap perlindungan kekayaan alam dan sumber ekonomi masyarakat Gayo.
Sejumlah materi penting yang diperjuangkan dalam Qanun Adat Gayo antara lain perlindungan Kopi Gayo, Danau Laut Tawar, dan kawasan hutan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat.
Zam Zam khawatir, tanpa payung hukum adat, masyarakat akan semakin lemah dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, maupun penguasaan lahan secara sepihak.
“Jika kopi, danau, dan hutan lepas dari kendali adat, maka yang untung adalah para pemodal dan pihak luar. Rakyat Gayo hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Ia pun menyayangkan sikap DPRK Aceh Tengah yang dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat adat.
Pasak Opat Nenggeri Linge mendesak Badan Legislasi DPRK Aceh Tengah memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan tidak berlanjutnya proses pembahasan Qanun Adat Gayo.
Menurut Zam Zam, aspirasi masyarakat adat telah disampaikan secara resmi dan qanun tersebut sudah masuk dalam Prolegda 2026. Namun, hingga tenggat harmonisasi berakhir, proses pendaftaran belum dilakukan.
“Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi. Ini adalah penghinaan terhadap adat Gayo,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Zam Zam juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat adat Gayo, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat, serta Forum Mukim se-Aceh Tengah atas belum berhasilnya pengawalan terhadap amanah perjuangan tersebut.
“Permohonan maaf kami kepada Masyarakat Adat Gayo, MPU, Majelis Adat, dan Forum Mukim se-Aceh Tengah atas keterbatasan kami mengawal amanah ini,” tutup Zamzam.
Gagalnya proses pengajuan Qanun Adat Gayo menjadi pekerjaan rumah serius bagi DPRK Aceh Tengah. Masyarakat adat kini menantikan penjelasan terbuka dari pihak legislatif mengenai alasan tidak berlanjutnya qanun tersebut, sekaligus kepastian bagaimana aspirasi perlindungan adat Gayo dapat kembali diperjuangkan dalam agenda legislasi berikutnya.*** (Gr)






















