Wartatrans.com JATENG – Rabu (18/11/2026), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pemerintah akan memperkuat tata kelola serta kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini bernama transformasi MBG 2.0 dan wujudnya adalah penajaman sasaran penerima manfaat, peningkatan pengawasan, serta pembenahan sistem kerja sama mitra.
Lewat MBG 2.0, Kepala BGN memangkas anggaran hingga Rp44 triliun. Sumbernya dari efisiensi internal BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, serta rekening ganda. Seluruh dana efisiensi dipastikan sebagai uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara.
Sedangkan untuk mencegah kebocoran di tingkat bawah, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini wajib menyetor Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Jika unit tidak menepatinya, maka pencairan dana akan langsung dihentikan. Pemerintah juga menertibkan praktik percaloan.

Dari sisi penerima manfaat, BGN terus melakukan pemutakhiran data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Juga daerah dengan prevalensi stunting tinggi, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
“Terakhir, keamanan pangan akan dikawal ketat demi target nihil kejadian fatal. Caranya lewat sistem penyajian MBG prasmanan di sekolah, penyempurnaan panduan operasional, edukasi gizi, inspeksi ketat, hingga pengawasan lapangan langsung dengan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPPG,” demikian kata pria yang akrab dipanggil Mas Dar.
Kebijakan BGN ini dibuat ditengah maraknya demo para pelaksana program favorit Presiden Prabowo. Di Jakarta tepatnya di depan kantor BGN, puluhan anggota Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T menggelar unjuk rasa, Senin (16/11/2026). Mereka menanyakan ketidakjelasan nasib investasi mereka dalam program MBG.

Di beberapa daerah Jawa Tengah seperti Semarang, Pekalongan, Pati, Kudus, Jepara, Magelang juga ada demo yang dilakukan pegawai SPPG dan relawan. Mereka menyatakan bahwa gaji yang diterima tidak ditambah malah dikurangi. Jumlah pemotongannya hampir mencapai 50 %.
Atas dinamika yang terjadi, Staf ahli Masyarakat Pemantau Program Pemerintah Indonesia (MP3I) Mirah Mahaswari mengatakan bahwa masalah ini sudah bukan hanya polemik kebijakan.
“Maraknya demo MBG mengindikasikan klaim keberhasilan yang terus diulang pemerintah beda dengan pengalaman sehari – hari masyarakat. Dan karena realisasi kebijakan bukanlah tindakan satu arah, maka kritik publik adalah ekspresi kepedulian yang wajib diperhatikan,” ujar Mirah. ****
(Slamet Widodo)






















