Penulis: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Sebuah destinasi wisata kelas dunia tidak pernah dinilai sekadar dari keindahan lanskap atau kemegahan akomodasinya, melainkan dari sejauh mana sistem di dalamnya mampu menjamin keselamatan setiap nyawa manusia
Wartatrans.com, SEMARANG – Ketika label ‘superprioritas’ dan ‘superpremium’ mulai disematkan pada Labuan Bajo, ekspektasi publik terhadap standar pelayanan publiknya pun otomatis melonjak.
Sayangnya, realitas di lapangan sering kali masih memperlihatkan celah yang mengkhawatirkan.
Tragedi memakan korban jiwa kembali terjadi di Labuan Bajo. Dua wisatawan Austria tewas setelah jatuh di sekitar air terjun Cunca Wulang, Ahad (24/5/2026).
Kejadian ini menambah daftar panjang kecelakaan wisata di destinasi wisata superprioritas, mulai dari jembatan ambruk hingga kapal tenggelam (Kompas, 26/5/2026).
Sesuai namanya sebagai destinasi pariwisata superprioritas, standar keselamatan wajib menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pengelola tidak boleh berkompromi dengan keselamatan manusia.
Sangat ironis jika destinasi wisata berlabel superpremium ini justru abai terhadap keselamatan, hingga membuat wisatawan merasa tengah bertaruh nyawa.
Jika terus dibiarkan dan pemerintah tetap abai, bukan tidak mungkin Labuan Bajo akan ditinggalkan oleh pelancong mancanegara.
Bagaimanapun, wisatawan datang untuk bersenang-senang, bukan untuk mempertaruhkan nyawa akibat buruknya layanan dan infrastruktur pendukung. Tanpa adanya jaminan keselamatan, reputasi Labuan Bajo taruhannya.
Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus yang didedikasikan sepenuhnya untuk penanganan keselamatan di Labuan Bajo. Anggaran ini harus dikucurkan secara sinergis oleh seluruh kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas keselamatan serta kenyamanan para pelancong.
Urgensi Pembenahan Transportasi Umum
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gencar membangun infrastruktur berupa jaringan jalan dan trotoar yang dilengkapi fasilitas halte.
Namun sayangnya, rute angkutan yang tersedia saat ini masih terbatas pada Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari Bandara Komodo menuju kawasan wisata Labuan Bajo.
Belum ada integrasi angkutan umum yang dapat mengakomodasi kebutuhan wisatawan sekaligus aktivitas harian warga lokal, seperti untuk keperluan sekolah dan bekerja.
Transportasi umum di daerah destinasi wisata hendaknya juga dibenahi, supaya pelancong nyaman bermobilitas.
Terlebih tahun 2028, Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON).
Ini adalah momentum untuk sekaligus membenahi transportasi umum modern seperti kota-kota lain yang sudah mendapat bantuan skema pembelian layanan (buy the service).
Urgensi pembenahan transportasi umum di destinasi pariwisata superprioritas tersebut setidaknya mencakup empat aspek. Pertama, menjamin keselamatan dan mengurangi risiko fatalitas wisatawan.
Insiden kecelakaan yang dialami wisatawan di Labuan Bajo, baik di darat maupun di perairan menunjukkan adanya celah besar dalam standarisasi keselamatan.
Transportasi umum yang dikelola dengan baik oleh pemerintah atau lembaga resmi umumnya memiliki standar kelaikan kendaraan, sertifikasi pengemudi, dan jalur operasional yang lebih terukur.
Pembenahan transportasi massal darat akan meminimalisasi ketergantungan wisatawan pada moda transportasi informal yang standarnya sulit diawasi.
Kedua, mengatasi ketimpangan aksesibilitas (wisatawan vs warga lokal). Saat ini, layanan transportasi modern seperti Angkutan KSPN baru menyentuh rute linier dari Bandara Komodo ke pusat kawasan wisata.
Akibatnya, terjadi ketimpangan: wisatawan kesulitan mengeksplorasi destinasi pendukung di luar jalur utama karena keterbatasan moda pariwisata yang terintegrasi.
Sementara warga lokal tidak merasakan dampak langsung dari infrastruktur jalan dan halte yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk mobilitas harian mereka, seperti pergi bekerja atau sekolah.
Pembenahan transportasi umum yang inklusif akan memecahkan masalah dua arah ini.
Ketiga, momentum menyambut PON 2028. Sebagai salah satu etalase utama di NTT, Labuan Bajo dipastikan akan menghadapi lonjakan pergerakan manusia dalam skala besar, mulai dari atlet, ofisial, hingga suporter dan jurnalis.
Tanpa sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan memiliki kapasitas memadai, kelancaran mobilitas selama ajang olahraga terbesar nasional ini berpotensi lumpuh.
Keempat, mengadopsi standar kota modern melalui skema pembelian layanan. Banyak kota di Indonesia telah sukses mentransformasi wajah transportasinya melalui skema pembelian layanan (buy the service).
Pemerintah membeli layanan yang disediakan operator transportasi umum untuk menjamin angkutan yang aman, tepat waktu, dan nyaman.
Labuan Bajo sebagai destinasi berlabel “superpremium” sudah sepatutnya mengadopsi sistem serupa demi menghapus kesan bahwa daerah ini hanya mahal di akomodasi, namun tertinggal dalam layanan publik dasar.
Menolak jadi Potret Kelam Pariwisata Nasional
Kemewahan sebuah destinasi wisata tidak diukur dari megahnya hotel berbintang atau mahalnya tiket masuk, melainkan dari rasa aman yang dirasakan oleh setiap orang di dalamnya.
Membenahi sistem keselamatan dan mengintegrasikan transportasi publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan syarat mutlak jika Labuan Bajo tidak ingin kehilangan pesonanya dan berubah menjadi potret kelam pariwisata nasional.
Momentum PON 2028 harus menjadi titik balik bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, untuk membuktikan bahwa pembangunan fisik mampu berjalan selaras dengan peningkatan layanan publik.
Pembenahan transportasi umum di Labuan Bajo bukan lagi sekadar fasilitas tambahan untuk mempercantik kota, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menyelamatkan reputasi pariwisata nasional, menjamin keselamatan nyawa manusia, dan menyambut agenda besar di masa depan.
Hanya dengan cara inilah, predikat superprioritas benar-benar bermakna bagi keselamatan wisatawan sekaligus kesejahteraan warga lokal. (omy)
