Wartatrans.com, TERNATE – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe guna membahas kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 di wilayah Maluku Utara.
Dalam rakor ini, Menhub menegaskan bahwa karakteristik wilayah Maluku Utara yang didominasi daerah kepulauan, menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat.
“Oleh karena itu, kesiapan layanan transportasi laut menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini,” tutur Menhub di Ternate, Jumat (27/2/2026).
“Maluku Utara memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Oleh karena itu, kesiapan armada kapal, kelancaran operasional pelabuhan, serta pengawasan keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama dalam menghadapi Angkutan Lebaran 2026.”
Menhub menyampaikan, Kemenhub telah menyiapkan dukungan angkutan laut melalui program mudik gratis serta optimalisasi jaringan pelayaran antarwilayah di Maluku Utara (Malut).
Untuk wilayah ini, pemerintah mengalokasikan kuota mudik gratis angkutan laut sebanyak 7.150 penumpang atau sekitar 10,82% dari total kuota nasional, yang akan dilayani melalui 18 ruas pelayaran yang menghubungkan sejumlah simpul transportasi penting seperti Ternate, Sofifi, Jailolo, Ambon, hingga Manado.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan sarana dan prasarana transportasi secara nasional, termasuk kapal laut dan kapal penyeberangan, guna memastikan kapasitas angkutan mencukupi serta pelayanan transportasi berjalan aman dan lancar selama periode Lebaran.
Kesiapan sarana transportasi laut juga diperkuat dengan dukungan 15 lintasan pelayaran yang dilayani 14 kapal laut, terdiri dari kapal PELNI kapal perintis, serta kapal swasta dengan kapasitas antara 325 hingga 2.000 penumpang.
Sementara itu, untuk layanan penyeberangan disiapkan 29 lintasan dengan 13 kapal penyeberangan berkapasitas sekitar 50 hingga 400 penumpang.
Menhub juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran akses menuju pelabuhan, pengendalian kepadatan penumpang di dermaga, serta pengawasan terhadap operasional kapal rakyat dan speedboat yang melayani perjalanan antar-pulau selama masa mudik.
“Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, maupun masyarakat,” kata Menhub.
Dia turut menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengembangan transportasi laut di kawasan Indonesia Timur dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sektor swasta.
“Kami ingin memformulasikan kembali pengembangan transportasi laut di Indonesia Timur agar semakin kuat dan berkelanjutan. Karena itu kami mendorong partisipasi pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk bersama-sama mengembangkan layanan transportasi laut,” sebutnya.
Menhub menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mendorong berbagai inovasi dan kebijakan untuk memperluas konektivitas wilayah kepulauan, termasuk pengembangan layanan pesawat amfibi (seaplane) di sejumlah wilayah serta penguatan armada kapal dan jaringan penyeberangan.
“Transportasi laut masih menjadi tulang punggung mobilitas di kawasan kepulauan. Karena itu kami juga mendorong pengembangan kapal Ro-Ro yang mampu mengangkut kendaraan dan logistik dalam jumlah besar agar konektivitas antarwilayah semakin efisien,” ucapnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini sejumlah pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub dan Forkopimda di lingkungan Provinsi Malut. (omy)
