Wartatrans.com, DONGGALA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wani dan sejumlah wilayah sekitarnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Atas perintah langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafis, BPBD Provinsi bersama dinas terkait diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, meninjau langsung lokasi terdampak pada Senin (12/1/2026). Ia menyampaikan bahwa meskipun akses jalan masih belum dapat dilalui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengerahkan sejumlah alat berat ke titik-titik terdampak guna mendukung pembukaan akses dan penanganan material banjir serta longsor.
“Kami langsung turun ke lokasi. Alat berat sudah kami kerahkan dan diposisikan di titik-titik yang terdampak untuk membantu penanganan awal, terutama membuka akses agar transportasi masyarakat bisa segera normal kembali,” kata Asbudianto.
Ia menjelaskan, salah satu titik terdampak terparah berada di Dusun Sesere, Desa Wani, dengan lebih dari 100 kartu keluarga terdampak banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan melumpuhkan akses jalan penghubung antar desa.
Asbudianto menambahkan, penanganan bencana dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. “Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Donggala, Polres Donggala, serta unsur lintas sektor lainnya terkait banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah Desa di Wani,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penanganan darurat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mendirikan posko bencana yang dipusatkan di Desa Wani. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi penanganan serta pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Desa Wani menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat. Sedikitnya empat rumah dilaporkan hanyut akibat banjir, sementara di Dusun Cisere ditemukan tiga unit sepeda motor yang terseret arus. Sejumlah titik longsor juga mengakibatkan akses jalan dan jaringan infrastruktur dasar, termasuk listrik, belum dapat difungsikan.
Terkait akses jalan yang belum bisa dilalui, Asbudianto menegaskan bahwa Pemprov Sulteng akan melakukan asesmen lanjutan. “Kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap kondisi infrastruktur. Dari hasil asesmen itu, akan ditentukan langkah penanganan selanjutnya agar akses masyarakat bisa kembali berjalan normal, sesuai arahan Bapak Gubernur,” pungkasnya. *** (RBP)
