Wartatrans.com, JAKARTA – Penjualan rumah subsidi 2026 menghadapi pelemahan permintaan.
Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut, kondisi pasar bahkan lebih sulit dibanding masa pandemi, ketika penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih dapat tumbuh.
“Kalau kata teman-teman yang lain ini lebih buruk dari Covid. Covid itu kita masih bisa tumbuh,” kata Ari, Sabtu (3/10/2026).
Ia menilai persoalan utama kini bukan pasokan, melainkan kemampuan masyarakat membeli dan menanggung cicilan.
Tekanan tersebut membuka persoalan yang lebih luas. Keterjangkauan hunian tidak hanya ditentukan harga dan cicilan, tetapi juga lokasi serta biaya yang muncul setelah rumah ditempati.
Gambaran mengenai beban tersebut terlihat dari pola mobilitas masyarakat di Jabodetabek. BPS mencatat 4.414.974 komuter di Jabodetabek pada 2023, dengan 39,8% menempuh perjalanan sedikitnya 20 kilometer dan 35,5% membutuhkan waktu sedikitnya satu jam untuk mencapai lokasi aktivitas utama.
Panjangnya perjalanan juga beriringan dengan dominasi kendaraan pribadi.
Sekitar 79% komuter Jabodetabek menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan sekitar 19,5% menggunakan transportasi umum.
Data ini tidak membuktikan lokasi rumah sebagai penyebab penggunaan kendaraan pribadi, tetapi menunjukkan besarnya konsekuensi mobilitas dalam kehidupan perkotaan.
Di tengah tekanan permintaan tersebut, realisasi FLPP hingga 29 September mencapai 161.746 unit dari target 350.000 unit.
Penyaluran masih harus mengejar 188.254 unit untuk memenuhi target tahun ini.
Namun, keterjangkauan hunian tidak berhenti pada kemampuan memeroleh pembiayaan.
BPS juga memiliki indikator akses transportasi publik dengan batas jarak maksimal 500 meter dari tempat tinggal menuju fasilitas transportasi publik terdekat, yang dapat menjadi pijakan untuk menilai apakah lokasi hunian memiliki akses mobilitas yang memadai, bukan sekadar murah di muka.
Kebutuhan tersebut juga menjadi perhatian penghuni rumah susun. Perwakilan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Erlan, menilai rusun subsidi di perkotaan akan lebih efektif jika dibangun dekat transportasi umum atau kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Lokasi yang jauh dari transportasi umum, menurut dia, dapat kembali menambah pengeluaran penghuni. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP TA 2026 di kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Persoalan lokasi kemudian berlanjut pada kebutuhan konektivitas setelah penghuni menempati hunian.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani mengatakan, penataan rute feeder rusun pada September tetap diarahkan menjaga keterhubungan penghuni dengan jaringan layanan utama.
“Kami tetap memastikan perjalanan masyarakat berlangsung nyaman dan aksesnya tetap terhubung,” ujar Ayu di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Pendekatan serupa terlihat dalam pengembangan hunian Perum Perumnas. Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan, hunian yang terjangkau bagi MBR tidak cukup hanya diukur dari harga rumah.
“Lokasi, akses terhadap transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga menentukan keterjangkauan yang sesungguhnya,” kata Imelda dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2026).
Perumnas menyiapkan 768 unit hunian subsidi di tiga kawasan TOD, yakni Tanjung Barat, Margonda dan Serpong. Sebagian unit di Margonda dan Tanjung Barat telah terserap.
Bagi pasar rumah subsidi, persoalannya kemudian bukan sekadar menambah unit dan memperbesar pembiayaan.
Lokasi yang mampu menekan biaya perjalanan berpotensi memperkuat daya beli sekaligus menjaga keberlanjutan cicilan rumah bagi MBR. (Artha Tidar)
