Wartatrans.com, JAKARTA – Pertumbuhan kendaraan listrik mulai mengubah lanskap transportasi Jakarta.
Bertambahnya jumlah kendaraan di jalan membawa konsekuensi bagi pemerintah, mulai dari pengaturan lalu lintas dan penyediaan infrastruktur hingga pengelolaan baterai bekas.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat 169.793 kendaraan listrik di ibu kota pada 2025. Sepeda motor mendominasi dengan 88.782 unit, disusul kendaraan penumpang 80.127 unit, truk 505 unit, bus 378 unit, dan satu kendaraan khusus.
Data tersebut dihimpun Dishub dari Polda Metro Jaya.
Perkembangan pasar itu berlangsung ketika pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan industri dan pilihan teknologi kendaraan.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan pemerintah mendukung pengembangan mesin pembakaran yang lebih efisien, kendaraan hibrida, maupun kendaraan listrik.
“Kami mendukung berbagai jalur teknologi, mulai dari mesin pembakaran yang efisien, hybrid, hingga kendaraan listrik, dengan tetap memperhatikan kesiapan industri dan infrastruktur dalam negeri,” ungkap Sarmuji saat membuka IMOS 2026 dan Gaikindo Auto Week di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11/2026).
Kepastian arah kebijakan juga menjadi perhatian pelaku industri karena keputusan investasi membutuhkan perhitungan jangka panjang.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko menyebut penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 133.575 unit sepanjang Januari-Oktober 2026.
Menurut Moeldoko, pertumbuhan pasar perlu diikuti kepastian hukum dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan investor tetap terjaga.
“Mengundang investasi adalah keberhasilan. Menjaga kepercayaan investor adalah tanggung jawab,” ujarnya.
Di tingkat manufaktur, kesiapan memenuhi ketentuan komponen lokal menjadi bagian dari agenda pengembangan industri.
Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyampaikan hasil survei organisasinya yang menunjukkan sekitar 90 persen perusahaan otomotif yang memproduksi kendaraan listrik dan tercakup dalam kewajiban TKDN telah memenuhi ambang batas 60 persen untuk 2027.
“Kami dari Gaikindo sudah melakukan survei dan hasilnya menunjukkan 90 persen produk kendaraan yang diwajibkan sudah mencapai ketentuan tersebut,” ujar Putu, Kamis (12/11/2026).
Hasil survei itu memberi gambaran kesiapan industri, meski penerapan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tetap perlu dikawal agar peningkatan kandungan lokal turut memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Di Jakarta, kesiapan ekosistem kendaraan listrik tidak berhenti pada penyediaan fasilitas pengisian. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan penanganan baterai setelah masa pakainya berakhir.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menyampaikan Pemprov DKI bekerjasama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia untuk mengkaji pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik.
Pada aspek pengaturan lalu lintas, Dishub DKI masih mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan yang telah berjalan.
Berbagai angka dalam ekosistem kendaraan listrik perlu dibaca sesuai cakupan dan periode pencatatannya.
Populasi kendaraan, penjualan BEV, tingkat pemenuhan TKDN, serta jumlah fasilitas pengisian mengukur aspek yang berbeda.
Karena itu, indikator-indikator tersebut tidak dapat dipertukarkan atau langsung dibandingkan untuk menyimpulkan satu tingkat pertumbuhan.
Bagi Jakarta, tantangannya bukan hanya mengakomodasi pertambahan kendaraan listrik, tetapi memastikan kebijakan transportasi berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan dampak lingkungannya.
Konsistensi kebijakan juga akan menentukan kepastian investasi, pengembangan industri komponen lokal, serta keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik dalam jangka panjang. (Artha Tidar)




























