Wartatratrans.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melakukan penataan terhadap sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima program karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, termasuk sekolah elite dengan biaya pendidikan tinggi.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Sudaryono menjelaskan, sebagian besar sekolah yang dicoret merupakan lembaga pendidikan yang dinilai mampu membiayai kebutuhan pendidikannya sendiri sehingga tidak menjadi kelompok prioritas penerima bantuan pemerintah.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan program MBG benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan justru dinikmati oleh sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan finansial lebih baik.
Dapur MBG Diduga Memaksakan Penyaluran
Dalam penjelasannya, Sudaryono juga mengungkap persoalan dalam pelaksanaan MBG pada tahap awal. Saat itu, salah satu persyaratan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dapat beroperasi adalah harus memiliki penerima manfaat.
Persyaratan tersebut, menurut Sudaryono, membuat sejumlah pengelola dapur berupaya mencari sekolah sebagai penerima manfaat agar dapurnya dapat beroperasi.
Akibatnya, terdapat sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program MBG, tetapi tetap dijangkau untuk menerima distribusi makanan.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelasnya.
BGN mengaku telah melakukan evaluasi terhadap praktik tersebut. Bahkan, Sudaryono menyebut beberapa dapur yang dinilai melakukan pelanggaran telah mendapatkan tindakan, termasuk penutupan operasional.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam kasus lainnya, BGN melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kelanjutan program.
Lebih dari 580 Ribu Satuan Pendidikan Menjadi Sasaran Pendataan
Penataan penerima manfaat ini bukan pertama kalinya dilakukan BGN. Dalam siaran pers resmi BGN Nomor SIPERS-312/BGN/09/2026 tertanggal 10 September 2026, lembaga tersebut sebelumnya mengumumkan telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG.
Mayoritas sekolah yang dikeluarkan ketika itu merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam pendataan tersebut, BGN mencatat lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG, sementara sekitar 240.000 lainnya belum menerima program dan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
BGN juga menyatakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memutakhirkan data satuan pendidikan.
Wilayah 3T Perlu Mendapat Perhatian
Penataan sasaran penerima MBG menjadi penting mengingat masih banyak satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerataan layanan perlu menjadi perhatian agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang relatif mudah dijangkau.
Wilayah dengan keterbatasan akses pangan, tingkat kerentanan ekonomi, serta persoalan gizi masyarakat perlu mendapatkan perhatian dalam perluasan program.
Dengan demikian, evaluasi terhadap sekolah yang dinilai mampu secara ekonomi harus diikuti dengan percepatan pelayanan bagi kelompok yang lebih membutuhkan.
Ketepatan Sasaran dan Pengawasan Harus Berjalan Bersamaan
Keluarnya 1.637 sekolah dari daftar penerima MBG menjadi bagian dari upaya BGN membenahi pelaksanaan program yang berskala nasional.
Namun, persoalan yang diungkap Sudaryono mengenai dugaan pemaksaan penyaluran oleh pengelola dapur juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola SPPG.
Program MBG bukan sekadar persoalan memperbanyak jumlah dapur dan penerima manfaat. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, transparansi anggaran, serta prioritas penerima harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Penertiban sekolah penerima dan penindakan terhadap dapur yang melanggar aturan diharapkan dapat memperbaiki tata kelola MBG, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.*** (Ran)


























