Wartatrans.com, BANDUNG – Mengelola pelabuhan berarti mengambil keputusan bisnis hampir setiap hari, dan setiap keputusan itu harus berdiri di atas landasan hukum yang kokoh. Dengan pertimbangan itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 atau Pelindo Regional 2 menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk periode 2026–2028. Penandatanganan berlangsung di Ballroom 1 Pullman Bandung Grand Central, Jumat (20/11/2026).
Perjanjian ini melanjutkan kesepakatan bersama yang telah lebih dulu terjalin antara kedua pihak. Lewat kerja sama tersebut, Kejati Jawa Barat akan memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan penguatan pemahaman hukum bagi jajaran Pelindo Regional 2.
Delegasi Pelindo dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko PT. Pelindo (Persero), Boy Rubyanto dan General Manager Pelindo Regional 2 Cirebon Mochammad Imron. Pada kesempatan yang sama, Kejati Jawa Barat juga menandatangani kerja sama dengan Perum Jasa Tirta II, PT Perkebunan Nusantara I, dan PT Nindya Karya (Persero).
Executive Director 2 Pelindo Regional 2 Budi Prasetio menyebut kepatuhan hukum sebagai pijakan, bukan pilihan.
“Tata kelola yang bersih dan patuh hukum adalah fondasi. Kepercayaan publik terhadap perusahaan negara hanya bisa dijaga kalau setiap keputusan bisnis kami berdiri di atas landasan hukum yang kuat,” ujarnya.
Menurut Budi, peran Kejaksaan tidak berhenti pada saat persoalan sudah muncul. Kejaksaan juga menjadi mitra yang mengingatkan dan memberi pertimbangan sebelum sebuah langkah diambil.
“Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan pendampingan seperti itu, kami bisa mengambil keputusan strategis dengan lebih yakin dan terukur,” katanya.
Karena itu, Budi tidak memandang perjanjian ini sebagai seremoni belaka. “Kami berharap kerja sama ini berjalan efektif, dari pendampingan hukum sampai penguatan pemahaman hukum bagi jajaran kami. Ini langkah nyata untuk memperkuat budaya kepatuhan dan menjaga aset serta kepentingan negara,” ujarnya.
Pelindo Regional 2 berjanji menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Perusahaan juga akan menjaga koordinasi yang erat dan komunikasi yang terbuka dengan Kejati Jawa Barat, agar pendampingan hukum dapat dimanfaatkan sejak tahap awal pengambilan keputusan.
Dengan fondasi hukum yang lebih terjaga, Pelindo Regional 2 optimistis dapat terus menjalankan bisnis kepelabuhanan secara profesional dan berintegritas.
Pelindo juga berharap manfaatnya akan sampai kepada masyarakat luas, lewat arus barang dan layanan logistik yang berjalan lancar dari pelabuhan-pelabuhan di wilayah kerjanya.(ahmad)
























