Wartatrans.com, GARUT — Bukan audiensi biasa pada Jumat, 20 November 2026, Komisi III DPRD Kabupaten Garut menjadi saksi ketegangan antara pemuda dan pengelola perusahaan daerah paling vital di Garut.
Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) datang dengan satu misi membongkar tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.
Di hadapan anggota dewan, jajaran direksi PDAM Tirta Intan turut dihadirkan. Mereka tidak datang untuk seremoni. Mereka datang untuk dimintai penjelasan dan menanggapi sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ketua FPPG Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, S.Pd., M.M., tampil lugas. Ia menegaskan, PDAM Tirta Intan bukan perusahaan swasta yang bisa dikelola tertutup.
“Pengelolaan PDAM Tirta Intan harus berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tegas Asep Nurjaman di hadapan Komisi III.
Pernyataan itu bukan sekadar jargon. Bagi FPPG, Tirta Intan memegang tanggung jawab besar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni layanan air bersih.

Ketika air macet, keruh, atau tagihan membengkak, yang menderita bukan direksi. Yang menderita adalah rakyat kecil di Tarogong, Karangpawitan, hingga pelosok Garut.
“Jangan sampai perusahaan daerah yang dibiayai dari uang rakyat ini justru tidak bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat,” ujar Asep.
Dalam audiensi tersebut, FPPG menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap pengelolaan perusahaan daerah tersebut. Mulai dari soal transparansi pengelolaan keuangan, kualitas layanan, hingga kepatuhan direksi terhadap regulasi yang berlaku.
Direksi PDAM Tirta Intan pun diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menanggapi satu per satu sorotan tersebut.
Suasana audiensi berlangsung dinamis. Komisi III DPRD Garut berperan sebagai penengah sekaligus pengawas, memastikan setiap argumen yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan berujung pada perbaikan nyata.
Audiensi ini menjadi momentum penting. Bukan hanya bagi FPPG untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagi DPRD untuk menguji sejauh mana Perumda Tirta Intan benar-benar dikelola secara profesional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesimpulan resmi dari Komisi III terkait hasil audiensi tersebut. Apakah catatan kritis FPPG akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan lanjutan? Apakah direksi akan diminta membuka data keuangan secara transparan?
Awak media ini masih berupaya menghubungi Ketua Komisi III DPRD Garut, Ketua FPPG, dan Direktur Utama Perumda Tirta Intan untuk mendapatkan keterangan lebih detail terkait poin-poin kritis yang dibahas dalam audiensi tertutup tersebut.
Satu hal yang pasti, Jumat ini, PDAM Tirta Intan tidak bisa lagi bersembunyi di balik laporan tahunan. Pemuda Garut sudah datang, dan mereka menuntut jawaban.*** (Chryst/Buy)






















