Wartatrans.con, JAKARTA – Keberadaan Qanun tentang Adat Gayo dinilai memiliki arti penting bagi keberlangsungan identitas, kebudayaan, dan tatanan kehidupan masyarakat Gayo. Qanun tersebut bukan sekadar produk legislasi daerah, melainkan instrumen untuk melindungi nilai-nilai luhur warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.
Hal itu disampaikan Putra Gara, pelaku budaya sekaligus tokoh Gayo di perantauan. Menurutnya, adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Gayo. Karena itu, keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian melalui regulasi yang jelas.
“Qanun Adat Gayo bukan sekadar urusan aturan pemerintahan. Ini menyangkut identitas, martabat, dan keberlangsungan peradaban masyarakat Gayo. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai orang Gayo, tetapi tidak serius menjaga dan melindungi adat serta warisan leluhur kita,” ungkap Putra Gara.
Ia menjelaskan, masyarakat Gayo memiliki nilai-nilai budaya dan filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Di antaranya mukemel, tertib, setie, semayang-gemasih, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dikenalkan melalui kegiatan seremonial atau festival kebudayaan. Diperlukan landasan hukum yang mampu memberikan ruang bagi adat untuk terus berfungsi dalam kehidupan masyarakat.
“Adat jangan hanya menjadi pajangan dalam acara kebudayaan. Adat harus hidup dalam keseharian masyarakat. Lembaga adat harus memiliki kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas,” tegasnya.
Putra Gara juga menilai, Qanun Adat Gayo dapat menjadi pedoman dalam memperkuat peran reje, pemangku adat, serta lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan sosial melalui mekanisme musyawarah dan kearifan lokal.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Gayo sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam pengaturan hukum adat, antara lain melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo.
Karena itu, menurutnya, pembahasan regulasi adat tidak seharusnya berhenti tanpa penjelasan yang terbuka kepada masyarakat.
“Kalau kemudian ada pembahasan Qanun Adat Gayo yang gagal atau dibatalkan, publik berhak mengetahui apa persoalannya. Apa kendalanya? Apakah substansinya, proses legislasi, atau ada persoalan lain? Jangan biarkan masyarakat hanya menerima kabar bahwa Qanun itu gagal tanpa penjelasan,” ujarnya.
Sebagai pelaku budaya dan tokoh Gayo di perantauan, Putra Gara berharap pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan regulasi adat tersebut.
Ia juga mendorong agar penyusunan Qanun melibatkan reje, tokoh adat, ulama, budayawan, akademisi, perempuan, serta generasi muda Gayo. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal nama-nama adat Gayo dari buku sejarah, sementara praktik dan nilai-nilainya sudah hilang dari kehidupan masyarakatnya,” tambahnya.
Putra Gara menegaskan, menjaga adat bukan berarti menolak perubahan zaman. Sebaliknya, adat harus mampu menjadi fondasi moral dan sosial dalam menghadapi perkembangan kehidupan modern.
“Kalau kita ingin Gayo tetap memiliki jati diri, maka adat harus dijaga, dihormati, dan diberi kepastian hukum. Jangan sampai kita kehilangan warisan leluhur hanya karena tidak mampu memperjuangkannya dalam kebijakan daerah,” pungkasnya.*** (Jasa)






















