Wartatrans.com, BOGOR – Anggota, DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, H. Fikri Hudi Oktiarwan, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (25/9/ 2026)
Dalam kegiatan tersebut, H. Fikri menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari persoalan agraria, tata kelola lingkungan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Menurutnya, pengawasan pemerintahan merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah permasalahan pertanahan dan sengketa lahan yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Konflik antara warga, petani penggarap, dengan pihak yang memiliki legalitas atas lahan menjadi isu sosial yang membutuhkan penyelesaian secara bijak melalui dialog, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Selain persoalan agraria, H. Fikri juga menyoroti tantangan alih fungsi lahan hijau yang terjadi akibat perkembangan pembangunan dan aktivitas ekonomi.
Katanya, pengelolaan wilayah harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan harus berjalan, tetapi jangan sampai mengorbankan lingkungan dan menghilangkan fungsi kawasan hijau yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Tata ruang harus dijaga agar risiko bencana seperti banjir dan gangguan lingkungan dapat diminimalisir,” ujar H. Fikri.
Dari sisi ekonomi, masyarakat Tamansari memiliki potensi besar melalui sektor pertanian, perdagangan, serta pariwisata berbasis masyarakat.
Namun, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses pemasaran, serta pendampingan agar potensi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Dia menilai pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah, termasuk sektor pertanian dan desa wisata.
Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak, masyarakat diharapkan mampu memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat.
“Kecamatan Tamansari memiliki banyak potensi. Tinggal bagaimana pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi agar potensi tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga,” katanya.
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, H. Fikri juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah.
Pemda, kata dia, perlu terus meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Melalui pengawasan ini, H. Fikri berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor.
“Pengawasan bukan hanya melihat program berjalan atau tidak, tetapi memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Dull)
