Wartatrans.com, TABANAN – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan kembali gelar
kegiatan Kemitraan Strategis dengan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara BPSDMP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDMP, pemerintah daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan sektor transportasi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia transportasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing global.
Dibalut Seminar Internasional bertema “Integrated Transportation and Logistics Systems: Challenges, Innovation, and Future Directions”, Kepala BPSDMP Suharto membuka rangkaian kegiatan di Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali, Jumat (12/6/2026).
“Saya menegaskan, tantangan terbesar pembangunan transportasi ke depan tidak hanya terletak pada infrastruktur dan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM), yang kompeten dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Suharto.
Permasalahan transportasi akan terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan konektivitas antarwilayah.
Tantangannya semakin kompleks karena setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kondisi geografis yang berbeda.
“Oleh karena itu, pembangunan SDM transportasi menjadi faktor yang sangat vital untuk memastikan pelayanan transportasi dapat berjalan secara aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata dia.
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah menurutnya, memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Namun demikian, penyelesaian berbagai persoalan transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Transportasi tidak mengenal batas administrasi wilayah. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan beriringan. Melalui kerja sama yang kita bangun hari ini, kita ingin menyamakan langkah dan memperkuat kapasitas SDM transportasi agar mampu menjawab berbagai tantangan terkait konektivitas, integrasi antarmoda, keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keterjangkauan layanan transportasi,” urai Suharto.
MoU dan PKS yang ditandatangani ini diungkapkannya, bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu gerbang awal untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan SDM transportasi secara berkelanjutan.
“Kerja sama ini merupakan langkah awal untuk bersama-sama menciptakan SDM transportasi yang unggul, profesional, dan berintegritas. Harapan kita sama, yaitu menghadirkan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dia mengapresiasi terselenggaranya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta Seminar Internasional yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia industri dalam satu forum kolaborasi pembangunan transportasi.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjawab berbagai tantangan sektor transportasi yang semakin kompleks di masa kini maupun masa mendatang.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Penandatanganan MoU, PKS, dan pelaksanaan seminar internasional hari ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat melalui BPSDMP, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor industri dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih baik,” ucap dia.
Senada dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga merupakan kunci dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan sistem transportasi yang modern, aman, dan berkelanjutan. Melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan BPSDMP Kementerian Perhubungan, kami membuka peluang yang lebih luas bagi putra-putri Bali untuk memeroleh pendidikan dan kompetensi di bidang transportasi. Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan SDM perhubungan yang profesional, berintegritas, dan memahami karakteristik daerah Bali, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pembangunan transportasi yang berkualitas dan berdaya saing,” bebernya.
Adapun sembilan Pemerintah Daerah yang melakukan MoU dengan BPSRMP antara lain, Pemerintah Provinsi Bali; Pemkab Tabanan; Pemkab Buleleng; Pemkab Klungkung; Pemkab Badung; Pemkab Gianyar; Pemerintah Kota Subulussalam; Pemkab Subang; dan Pemkab Buton Tengah.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDMP dengan Pemerintah Daerah yang menjadi bentuk implementasi konkret dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati.
Kerja sama tersebut mencakup penetapan usulan kebutuhan sumber daya manusia bidang Perhubungan Darat, sosialisasi program, penerimaan dan seleksi calon sumber daya manusia bidang Perhubungan Darat, penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Perhubungan Darat, pengusulan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Perhubungan Darat, serta pemberdayaan SDM bidang Perhubungan Darat guna mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi dan pembangunan daerah. (omy)
