Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mendorong pesantren di Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui literasi keuangan syariah, pengelolaan keuangan modern, dan pengembangan unit usaha. Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga mampu menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam workshop bertajuk “Transformasi Ekosistem Pesantren Inklusif” yang digelar Kementerian Agama bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), BCA Syariah, Henan Putihrai Sekuritas, Fore, dan inPesantren, Jumat (13/11/2026), di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Kegiatan yang diikuti pengasuh dan pengelola 25 pesantren se-Jabodetabek tersebut membahas integrasi cash management system dan penguatan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren.
Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Dr. H. Basnang Said, M.Ag., dalam pesannya menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya menjadi kaya, mandiri, serta memiliki kemampuan untuk memberdayakan orang lain.
Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Salah satunya terdapat dalam QS Al-Jumu’ah ayat 10 yang memerintahkan umat Islam untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan salat, mencari karunia Allah, dan senantiasa mengingat-Nya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa ibadah tidak berhenti di atas sajadah. Seorang muslim juga dituntut produktif, bekerja keras, dan berusaha memperoleh rezeki yang halal.
Semangat itu juga tercermin dalam doa Rasulullah SAW agar umatnya diberkahi pada waktu pagi. Bahkan, Rasulullah mengingatkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi pesantren dalam membangun generasi santri yang mandiri dan memiliki kepedulian sosial.
Potensi Pesantren Besar, Literasi Keuangan Perlu Diperkuat
Indonesia memiliki lebih dari 42 ribu pesantren aktif dengan jumlah santri mencapai jutaan orang. Potensi tersebut merupakan kekuatan besar untuk membangun ekosistem ekonomi umat.
Penguatan kelembagaan pesantren juga mendapat dukungan pemerintah melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2026 yang melahirkan Direktorat Jenderal Pesantren, sekaligus memperkuat pelaksanaan amanat UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Undang-undang tersebut menegaskan tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, besarnya potensi tersebut masih menghadapi tantangan rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang melibatkan OJK, LPS, dan BPS, indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57 persen. Sementara itu, literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen.
Kondisi serupa terlihat di pasar modal. Sekitar 673 saham atau 70 persen saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah masuk kategori saham syariah. Namun, jumlah investor syariah masih relatif kecil, yakni 226.457 orang per April 2026.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan produk keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemanfaatannya di tengah masyarakat.
Direktur Pemberdayaan Pesantren, Dr. Yusi Damayanti, S.E., Ak., M.M., menekankan pentingnya pesantren meningkatkan pemahaman ekonomi dan finansial. Melalui workshop tersebut, para pengelola pesantren diajak mengenal langsung praktik keuangan dan investasi syariah di lingkungan pasar modal.
Produk seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah dinilai relevan untuk diperkenalkan kepada kalangan santri karena memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah yang selama ini dipelajari dalam pendidikan fikih.
Cash Management System untuk Pesantren Profesional
Selain meningkatkan literasi keuangan, transformasi pesantren juga diarahkan pada pembenahan sistem pengelolaan keuangan.
Penerapan cash management system dinilai dapat membantu pesantren memantau arus kas secara real time, mengurangi transaksi tunai, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Sistem tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan wali santri, wakif, dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam.
Selama ini, banyak pesantren tumbuh melalui kekuatan wakaf, gotong royong wali santri, serta perjuangan para kiai. Tradisi kemandirian tersebut perlu diperkuat dengan manajemen modern agar pesantren mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
Kementerian Agama mencatat sebanyak 4.185 pesantren telah menerima bantuan inkubasi bisnis dan mulai diarahkan bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Pesantren.
Berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari pembayaran syahriah, koperasi, kantin, hingga usaha katering, dapat menjadi sumber perputaran ekonomi pesantren apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi.
Dengan demikian, pesantren tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Mencetak Santri Menjadi Pengusaha dan Pemberi Kerja
Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan keagamaan. Mereka juga perlu memiliki keterampilan membaca laporan keuangan, memahami investasi, mengembangkan usaha, serta mengelola aset secara produktif.
Santri diharapkan tumbuh menjadi generasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi pembayar zakat, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Workshop Transformasi Ekosistem Pesantren Inklusif di BEI ini merupakan batch pertama untuk wilayah Jabodetabek. Program tersebut diharapkan menjadi awal gerakan yang lebih luas dan menjangkau pesantren di berbagai daerah di Indonesia.
Kemandirian ekonomi pesantren pada akhirnya bukan semata-mata tentang memiliki kekayaan, melainkan bagaimana kekuatan ekonomi tersebut dapat digunakan untuk memperluas manfaat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagaimana pesan QS Al-Jumu’ah ayat 10, setelah salat umat Islam diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Kini, salah satu ruang ikhtiar dan produktivitas itu adalah dunia usaha dan pasar modal.
Santri kaya, pesantren berdaya, umat sejahtera.*** (Dull)
