Wartatrans.com, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana kerja dan target strategis tahun 2026.
“BP Taskin menargetkan agenda strategis untuk mendukung target nasional 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan kemiskinan ke 4,5% pada 2029,” tutur Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Namun menurutnya, dalam mengentaskan kemiskinan ini perlu adanya kolaborasi berbagai pihak. Baik antar-Kementerian maupun lembaga.
Untuknya, salah satu target pada 2026, fokus BP Taskin adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan presisi penargetan, serta memperluas penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas.
Saat ini telah terjalin dengan 17 Kementerian dan Lembaga, selanjutnya akan terus ditingkatkan.
Seluruh upaya ini ditopang sistem monitoring dan evaluasi nasional yang memastikan setiap intervensi menghasilkan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah.
“BP Taskin akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan afirmasi ekonomi, terutama di wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan DTSEN dan lanjutan Kajian SPN akan ditingkatkan untuk memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi,” beber Budiman.
Target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 mendatang adalah komitmen dan target nasional yang harus dicapai bersama.
Menanggapi mandat penting ini, BP Taskin telah menyiapkan beberapa program khusus yang akan diimplementasikan secara intensif.
“Kami berharap program-program ini dapat berfungsi sebagai katalisator efektif untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pada saat yang sama, BP Taskin ditambahkan Wakil BP Taskin Iwan Sumule, pihaknya sudah mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem.
Model ini mencakup integrasi bantuan dasar hingga pemberdayaan, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah ekstrem lainnya untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2026.
“BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring–evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur,” katanya.
Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan mensinkronkan program-program Kementerian dan Lembaga memadukannya dengan program Pemerintah Daerah kabupaten dan kota agar setiap gerakan BP Taskin dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah,” sebut Iwan.
Dengan arah kebijakan dan target kerja tersebut, BP Taskin optimistis dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda organisasi di tahun 2026 serta memastikan seluruh program terlaksana secara efektif dan berhasil. (omy)
