Wartatrans.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Barat.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di atas perjalanan Kereta Istimewa Purwakarta menuju Gambir (25/11).
Kesepakatan ini menjadi langkah lanjutan dari komitmen bersama pada 10 Oktober 2025 untuk memperkuat pengembangan perkeretaapian dan konektivitas antarmoda di seluruh Jawa Barat. Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan identitas layanan kereta api, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan kajian strategis untuk mendorong percepatan pembangunan ekosistem transportasi berbasis rel.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa kolaborasi ini selaras dengan agenda transformasi KAI dan prioritas pembangunan Jawa Barat yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Kereta api adalah fondasi konektivitas Jawa Barat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat, memperkuat pariwisata, mempermudah mobilitas pelaku usaha, dan mendorong transportasi yang berkelanjutan,” ujar Bobby.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan identitas layanan yang membuka peluang layanan-layanan baru untuk mendukung pariwisata, mempermudah arus mobilitas masyarakat, serta memperluas akses ekonomi dari wilayah perkotaan hingga perdesaan. KAI dan Pemprov Jabar juga menyiapkan skema layanan yang dapat memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, termasuk petani, pedagang, dan pelaku UMKM lokal.
Di sisi infrastruktur, penataan kawasan stasiun menjadi agenda prioritas. Pada tahap pertama, penataan difokuskan di Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong sebagai simpul mobilitas utama di Bandung Raya. Tahap berikutnya akan diterapkan di stasiun-stasiun lain sesuai kebutuhan dan prioritas bersama.
Saat ini di Jawa Barat terdapat kurang lebih 98 stasiun aktif yang menjadi simpul mobilitas masyarakat serta pintu masuk kegiatan ekonomi daerah. Dengan jaringan yang tersebar luas tersebut, pengembangan stasiun dan layanan kereta api memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas perkotaan hingga perdesaan, membuka akses destinasi wisata, serta memperlancar distribusi logistik dan rantai pasok hasil pertanian dan UMKM lokal.
Perbaikan ekosistem transportasi berbasis rel di Jawa Barat berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar simpul-simpul stasiun.
“Penataan kawasan stasiun dengan menata ruang agar lebih ramah pejalan kaki, terintegrasi dengan angkutan umum, dan memberi ruang yang lebih baik bagi UMKM. Stasiun harus mencerminkan wajah Jawa Barat yang modern, nyaman, dan inklusif,” lanjut Bobby.
Perjanjian ini juga mencakup penyusunan berbagai kajian strategis, mulai dari kajian bisnis dan ekonomi transportasi, kajian hukum dan kelembagaan, kajian risiko, hingga arah pengembangan transportasi wisata dan peningkatan prasarana. Termasuk pula optimalisasi aset KAI dan Pemprov Jabar, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, serta rencana peningkatan kapasitas layanan di jalur strategis seperti wilayah Nambo.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian penting dari visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
“Perjalanan hari ini menguatkan kembali nilai peradaban transportasi di Jawa Barat. Kereta api mampu menjangkau wilayah yang luas sambil tetap menjaga landscape dan keindahan alam Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan infrastruktur kereta api yang dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai langkah implementasi, KAI dan Pemprov Jabar akan membentuk Joint Working Group untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melalui penyusunan rencana kerja, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Rencana penataan stasiun dan peningkatan identitas layanan akan tercantum dalam lampiran PKS, sementara rencana kerja penyusunan kajian disepakati dalam waktu enam bulan sejak penandatanganan.
“Kami ingin masyarakat Jawa Barat merasakan manfaat langsung dari penguatan transportasi kereta api, mulai dari layanan yang lebih nyaman, konektivitas yang lebih mudah, hingga peluang ekonomi yang semakin terbuka. KAI berkomitmen menjadikan rel di Jawa Barat sebagai penghubung aktivitas, pariwisata, dan harapan masyarakat,” pungkas Bobby.(****)
