Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, menggelar Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Tema kali ini “Penilaian Keamanan yang Efektif dalam Penanganan Penumpang Transit dan Transfer Domestik Guna Peningkatan Pelayanan”.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor dalam memastikan penyelenggaraan keamanan penerbangan nasional berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan penerbangan internasional.
“Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah usulan implementasi skema One Stop Security (OSS) oleh PT Angkasa Pura Indonesia bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa.
Penerapan OSS merupakan salah satu upaya mengoptimalkan proses pelayanan penumpang transfer tanpa mengesampingkan aspek keamanan penerbangan.
Melalui skema OSS, penyelenggara bandara memastikan standar keamanan tetap terpenuhi, sekaligus mengurangi pemeriksaan berulang yang berpotensi memperpanjang waktu perjalanan penumpang,
Sesuai dengan ketentuan ICAO Annex 17 dan ICAO Document 8973, penumpang transfer, bagasi kabin, serta bagasi tercatat pada prinsipnya wajib menjalani pemeriksaan keamanan sebelum memasuki pesawat lanjutan.
Namun, pemeriksaan ulang dapat ditiadakan apabila telah dilakukan proses validasi terhadap kesetaraan langkah-langkah keamanan di bandar udara asal dan terdapat jaminan perlindungan berkelanjutan terhadap potensi tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference).
Penerapan OSS juga mengacu pada prinsip Recognition of Equivalence of Security Measures atau pengakuan kesetaraan langkah-langkah keamanan, yang memungkinkan pemeriksaan keamanan di bandar udara asal diakui.
Dengan demikian, tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang di bandar udara transfer, sepanjang seluruh persyaratan dan prosedur keamanan yang berlaku telah terpenuhi.
Terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian dalam implementasi OSS, yaitu:
1. Penguatan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan. Membangun kepercayaan, koordinasi, dan keselarasan standar keamanan di antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses transfer penumpang dan bagasi.
2. Optimalisasi Sumber Daya Keamanan. Memastikan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas keamanan secara lebih efektif tanpa mengurangi standar maupun kualitas pemeriksaan keamanan penerbangan.
3. Percepatan Layanan Transfer. Menyiapkan alur dan prosedur pelayanan yang lebih efektif untuk mempercepat proses perpindahan penumpang maupun bagasi dari penerbangan asal ke penerbangan lanjutan.
4. Eliminasi Duplikasi Pemeriksaan Keamanan. Meminimalkan pemeriksaan berulang (redundant screening) yang tidak diperlukan sehingga dapat mengurangi potensi keterlambatan penerbangan (flight delay).
5. Peningkatan Pengalaman Penumpang (Passenger Experience). Mewujudkan perjalanan yang lebih lancar, nyaman, dan terintegrasi, khususnya bagi penumpang yang melakukan perjalanan dengan penerbangan lanjutan.
“Melalui forum KNKP ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan merumuskan langkah implementasi yang tepat, terukur, serta sesuai dengan standar keamanan penerbangan. Efisiensi pelayanan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan penerbangan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tutur Lukman.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan standar keamanan dan kualitas pelayanan penerbangan nasional.
Implementasi kebijakan dan inovasi pelayanan harus senantiasa berlandaskan prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara yang semakin efisien dan terintegrasi. (omy)
