Menu ✖

Mode Gelap
Endatoe Foundation dan Rumah Kearifan Jajaki Kolaborasi Edukatif untuk Pelajar dan Mahasiswa Aceh Angin Puting Beliung Terjang Ciwidey Pemkab Bandung Siapkan Dana BTT Jelang Libur Nataru, 1,74 Juta Kursi Kereta Api Masih Kosong, Tiket Diskon 30 Persen Bisa Diburu Jagongan Budaya MWCNU Muntilan: Merawat Tradisi Ngaji, Menggerakkan Seni dan Budaya di Tengah Arus Zaman Balita 2 Tahun yang Tertimbun Longsor di Linge Aceh Tengah Berhasil Ditemukan Ada Temuan Mayor Saat Kemenhub Uji petik 2 Kapal Penumpang di Tanjungpinang

ANJUNGAN

Komisi Kejaksaan RI Tekankan Pentingnya Business Judgment Rule dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

badge-check


 Foto istimewa Perbesar

Foto istimewa

Wartatrans.com, BOGOR – Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menyampaikan paparan mengenai urgensi memperkuat manajemen risiko hukum dan memperjelas batas kewenangan direksi melalui prinsip Business Judgment Rule (BJR) dan Business Judgement Doctrine (BJD) dalam Legal Conference Pelindo Regional 2 yang berlangsung di Novotel Bogor, Kamis (27/11).

Paparan tersebut menjadi salah satu sesi paling substantif dalam konferensi, mengingat dinamika hukum korporasi saat ini menuntut para pengambil keputusan untuk memahami secara tepat ruang gerak dan perlindungan hukum yang melekat pada tindakan bisnis.

Dalam pemaparannya, Pujiyono menjelaskan bahwa doktrin BJR dan BJD selama ini menjadi fondasi bagi pengadilan di berbagai yurisdiksi untuk menilai apakah keputusan seorang pemimpin perusahaan dilakukan dalam kerangka itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta berdasarkan informasi yang memadai.

Ia menegaskan bahwa prinsip ini bukan hanya konsep akademik, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan keberanian manajemen dalam mengambil keputusan bisnis, tanpa dihantui ketakutan kriminalisasi sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan standar kehati-hatian yang benar.

“Pemimpin korporasi berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika mereka mengambil keputusan strategis yang didasarkan pada itikad baik, informasi yang cukup, dan pertimbangan rasional. Business Judgment Rule memberikan ruang bagi direksi untuk menjalankan perannya sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pengurus administratif,” ujar Pujiyono dalam sesi pemaparannya.

Ia kemudian merinci bagaimana berbagai literatur hukum klasik menempatkan BJR sebagai _safe harbour_ bagi direksi. Menurutnya, ada pendapat yang memosisikan BJR sebagai sebuah praduga yang melindungi direksi dari tanggung jawab sepanjang keputusan tersebut tidak dibuat dengan niat buruk.

Pujiyono menekankan bahwa konsep tersebut sangat relevan dengan tata kelola badan usaha milik negara yang kerap menghadapi keputusan berisiko tinggi dalam sektor logistik maupun pelayanan publik.

Dia juga menyoroti elemen-elemen fundamental yang harus dipenuhi agar BJR dapat diberlakukan. Menurutnya, keputusan bisnis harus didasarkan pada itikad baik, dilakukan melalui proses yang terinformasi dengan baik, mempertimbangkan risiko dan manfaat secara rasional, bebas dari konflik kepentingan, serta didukung oleh pencatatan keputusan yang akurat.

“Semua keputusan bisnis mengandung risiko. Namun risiko yang dihitung dengan benar tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyalahkan direksi. Prosesnya harus dilihat secara utuh,” tegasnya.

Ia menyebut, BJR berfungsi untuk mendukung _good corporate governance_ manajemen dalam bertindak, menghindarkan pengadilan dari penilaian subjektif atas keputusan bisnis, serta memperkuat implementasi kebijakan ekonomi yang berbasis kebebasan mengambil risiko secara terukur.

Dalam konteks ini, Pujiyono menekankan pentingnya memahami batas antara risiko bisnis dan risiko hukum. Menurutnya, banyak permasalahan hukum timbul bukan karena keputusan bisnis yang salah, melainkan karena lemahnya kepatuhan formal, pengelolaan dokumen, atau proses pengambilan keputusan yang tidak didukung data yang cukup.

“BJR bukan perlindungan terhadap keputusan yang sembarangan. BJR melindungi keputusan yang benar menurut prosesnya, bukan hasilnya. Hasil bisa berubah, tetapi proses tidak boleh menyimpang,” ujarnya.

BJR dan BJD, lanjutnya, harus dipahami bukan sebagai alat defensif, melainkan sebagai pedoman dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat. Menurutnya, keberanian mengambil keputusan hanya dapat berjalan seiring dengan kepatuhan pada prinsip hukum korporasi.

Pemimpin perusahaan harus mampu menyeimbangkan keberanian bertindak dengan kedisiplinan administratif, sehingga transformasi korporasi dapat berjalan tanpa menghadapi risiko hukum yang tidak perlu.(ahmad)

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Ada Temuan Mayor Saat Kemenhub Uji petik 2 Kapal Penumpang di Tanjungpinang

15 November 2026 - 14:30 WIB

H. Fikri Hudi Oktiarwan Serap Aspirasi Warga Rawapanjang, Dorong Penyelesaian Persoalan Lingkungan

15 November 2026 - 12:53 WIB

Gapasdap Sebut Penggunaan Baterai pada Mesin Kapal Belum Prioritas

15 November 2026 - 11:42 WIB

H. Fikri Hudi Oktiarwan Ajak Masyarakat Pahami Demokrasi dan Peran DPRD dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

15 November 2026 - 07:37 WIB

​H.Oleh Soleh, SH Kecam Dugaan Kekerasan Oknum TNI Terhadap Santri di Pangandaran: Jangan Cederai Kepercayaan Rakyat  

14 November 2026 - 22:11 WIB

Terminal Teluk Lamong Berdayakan Anak Nelayan Lewat Pelatihan Operator Forklift

14 November 2026 - 20:25 WIB

Kenalkan Dunia Kepelabuhanan, Pelindo Ajak Siswa SMAN 1 Tanjung Pandan

14 November 2026 - 19:55 WIB

Finalisasi Calon Wapres, Presiden Prabowo Akan Kembali Kumpulkan Ketua Partai Koalisi

14 November 2026 - 18:54 WIB

Respon Cepat Air Laut Surut di Selat Bali, ASDP Optimalkan 27 Kapal Urai Antrean Ketapang

14 November 2026 - 18:52 WIB

Uji Petik Kapal Jelang Nataru Dimulai

14 November 2026 - 18:24 WIB

Trending di ANJUNGAN