Wartatrans.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan transportasi perdesaan, keperintisan, dan daerah tertinggal melalui agenda diskusi bertajuk 30 Tahun Refleksi MTI yang digelar di Hotel kawasan Cawang Jakarta, Senin (22/12/2025).
Diskusi ini mengusung tema “MTI Membumi, MTI Berdampak, dan MTI untuk Indonesia” sebagai bentuk pergeseran fokus advokasi transportasi yang selama ini lebih banyak menyasar kawasan perkotaan.
Ketua MTI, Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU, mengatakan bahwa tema tersebut dipilih agar peran MTI semakin relevan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya astacita Presiden yang menempatkan desa sebagai titik penting pembangunan.
“Selama ini diskusi-diskusi MTI paling banyak mengadvokasi transportasi perkotaan dan proyek-proyek besar. Tapi seiring dengan astacita Presiden, dari delapan astacita itu ada tiga yang seluruhnya ada di desa, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga membangun dari desa,” ujar Haris.
Menurut Haris, MTI ingin memastikan transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung kemandirian desa dan penguatan ekonomi nasional.
“Oleh karena itu MTI merasa kita harus berdampak, kita harus membumi, dan seiring dengan itu kita harus mendampingi apa yang telah dilakukan pemerintah dalam penerapan astacita ini. MTI akan terus melakukan diskusi dan mengadvokasi agar transportasi hadir di perdesaan, keperintisan, maupun daerah tertinggal sebagai konektivitas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, sehingga perlu mendapat perhatian serius di wilayah perdesaan.
“Intinya MTI kali ini ingin lebih membumi, lebih berdampak, dan tentunya MTI bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Polanya harus berubah, tidak hanya konsentrasi di kota-kota besar, tapi mulai memikirkan dan melakukan langkah nyata untuk perdesaan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah,” tegas Haris.
Komitmen tersebut didukung dari Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), Drs. Samsul Widodo, M.A. Ia mengapresiasi langkah MTI yang mulai memberi perhatian besar terhadap kebutuhan transportasi perdesaan.
“Terus terang saya mengucapkan terima kasih kepada MTI. Ini juga baru pertama kali kementerian desa diundang. Yang kami dorong memang kebutuhan transportasi di perdesaan, karena selama ini kalau bicara transportasi selalu banyak di perkotaan, seperti MRT, LRT, KRL, atau Transjakarta,” ujar Samsul.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi transportasi perdesaan saat ini terus mengalami penurunan. “Transportasi perdesaan yang bertrayek itu tinggal sekitar 30 persen dan trennya menurun. Harapannya dengan forum ini MTI bisa membantu memikirkan solusi penyediaan transportasi perdesaan yang lebih baik,” katanya.
Samsul juga menyinggung peluang keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan transportasi perdesaan, baik sebagai penyedia modal maupun pelaku usaha.
“Ke depan, apakah dimungkinkan Koperasi Desa Merah Putih menyediakan modal transportasinya. Koperasi bisa berbisnis penyediaan transportasi perdesaan dengan pengadaan kendaraan, kredit yang lebih murah, subsidi, bahkan kendaraan listrik. Nantinya bisa bekerja sama dengan DAMRI sebagai operator atau skema lainnya, termasuk peluang nonfiskal melalui APBD daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki 75.265 desa dan lebih dari 80 ribu koperasi termasuk kelurahan, sehingga integrasi kelembagaan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih dinilai strategis untuk mendukung konektivitas desa.
Sementara itu, Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, S.T., M.Eng, menyampaikan apresiasi kepada MTI yang mulai memprioritaskan isu transportasi perdesaan.
“Kami dari Bappenas mengapresiasi MTI yang menginisiasi dan fokus membahas penyediaan layanan transportasi perdesaan, terutama untuk menurunkan biaya logistik, memastikan ketersediaan komoditas, serta menjaga harga di daerah tertinggal tetap terjangkau tanpa disparitas yang terlalu tinggi,” ujarnya.
Bappenas, lanjut Dail, siap mendukung pengembangan skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami siap membantu dan mengembangkan skema-skema pembiayaan, kolaborasi dengan desa, pemerintah daerah, maupun pusat. Kami siap memastikan hal tersebut dapat berjalan,” pungkasnya.
Melalui diskusi ini, MTI berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan transportasi dapat memperkuat konektivitas perdesaan sebagai fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Adapun pembicara lain pada diskusi tersebut yaitu Senior Vice President Komersial dan Pengembangan Usaha Perum DAMRI, Agus Hari Survijanto, Waketum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno dan Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir.(fahmi)
