Wartatrans.com, JAKARTA – Hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan 2027 sebesar Rp32,93 triliun disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja Komisi V DPR, di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, anggaran tersebut akan diarahkan pada sepuluh kelompok kegiatan utama, dengan alokasi terbesar pada dukungan keselamatan yaitu sebesar Rp10,90 triliun atau 33,10 persen.
“Sebagai komitmen kami bahwa keselamatan menjadi prioritas utama bagi Kemenhub dalam penyelenggaraan transportasi nasional,” tegas Menhub.
Sebelumnya, Kemenhub mengusulkan pagu kebutuhan sebesar Rp55,16 triliun.
Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas pada 7 Mei 2025, Kemenhub memeroleh pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas pada 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kemenbub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.
Dengan penetapan tersebut, komposisi pagu anggaran 2027 pada masing-masing unit organisasi Eselon I mengalami rekomposisi dengan rincian Sekretaris Jenderal menjadi Rp585,73 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjadi Rp5,69 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi Rp10,49 triliun.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadi Rp6,17 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi Rp7,10 triliun, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan menjadi Rp2,47 triliun.
“Penetapan hasil penyesuaian rencana kerja dan anggaran tersebut menjadi landasan Kemenhub dalam menyiapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang,” ungkapnya.
Hadir juga dalam raker itu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii. (omy)
