Wartatrans.com, MAKASSAR – Selama ini, pembicaraan mengenai geliat ekonomi industri musik nasional lebih banyak diarahkan pada konser artis papan atas, festival besar, hingga pertunjukan internasional. Padahal, ada potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah yang berlangsung hampir setiap hari di tengah masyarakat, yakni pesta perkawinan.
Fakta tersebut disoroti Dr. Mohammad Amin Abdullah, Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, dalam paparannya pada Kongres Musik Indonesia 2026 di Makassar.
Menurut Amin, pesta perkawinan bukan sekadar perayaan sosial dan budaya. Di balik penyelenggaraannya, terdapat aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak profesi, mulai dari penyanyi, pemain musik, grup band, penyedia sound system, tata panggung, event organizer, hingga pelaku usaha pendukung lainnya.
Berdasarkan simulasi yang dipaparkannya, aktivitas pesta perkawinan di Indonesia berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp 7,34 triliun.
Angka tersebut menjadi gambaran besarnya peluang ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam strategi pengembangan industri musik nasional.
“Perkawinan merupakan salah satu puncak kebudayaan kita. Di dalamnya ada musik, pertunjukan, tata panggung, penyanyi, pemain musik, penyelenggara acara, hingga berbagai usaha pendukung lainnya,” ujar Amin.
Ia menjelaskan, berdasarkan angka yang digunakan dalam paparannya, terdapat sekitar 1,4 juta dalam setahun. Kalau kemudian dihitung 65%, menggunakan musik, maka terdapat 960.000 pesta pernikahan dalam setahun yang ada potensi ekononomi dari sub sector musik. Dari 960 pesta perkawinan tersebut, maka terdapat ratusan ribu peluang pekerjaan. Hal tersebut menghasilkan Rp. 85 juta rata-rata belanja/event. Untul total stimulas ekonomi sebesar Rp. 81,6 Trilyun.
Pasar tersebut bahkan berpotensi menjadi sumber penghasilan yang relatif berkelanjutan bagi musisi lokal, terutama mereka yang belum memiliki kesempatan tampil di panggung-panggung besar.
Stimulus Ekonomi Jangan Hanya Berorientasi pada Mega Event
Amin mengingatkan, pemerintah dan pemangku kepentingan industri musik perlu mengubah cara pandang dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif.
Menurutnya, jangan sampai perhatian dan dukungan pemerintah hanya terkonsentrasi pada konser besar atau mega event yang menghadirkan artis ternama. Sementara itu, aktivitas ekonomi musik di tingkat lokal dan komunitas justru kurang mendapatkan perhatian.
“Kalau berbicara tentang event dan kaitannya dengan musisi, kita membutuhkan strategi berlapis. Tidak ada satu pendekatan ekonomi yang bisa diterapkan untuk semua pelaku industri kreatif,” katanya.
Ia membagi pelaku ekonomi kreatif ke dalam tiga tahapan perkembangan, yakni rintisan, berkembang, dan mandiri atau mapan. Setiap kelompok membutuhkan program pendampingan, akses pembiayaan, serta dukungan kebijakan yang berbeda.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat struktur ekonomi Indonesia masih didominasi pelaku usaha mikro. Berdasarkan data UMKM per 31 Desember 2025 yang disampaikan Amin, sekitar 99,8 persen pelaku usaha berada dalam kategori mikro.
Karena itu, kebijakan ekonomi kreatif harus memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Dukungan pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya berupa penyelenggaraan festival atau konser. Perlu ada program peningkatan keterampilan, sertifikasi profesi, pendampingan manajemen usaha, akses permodalan, hingga perluasan pasar.
Ribuan Musisi Membutuhkan Panggung
Potensi pesta perkawinan juga memperlihatkan bahwa persoalan industri musik Indonesia bukan semata-mata kurangnya panggung besar, melainkan bagaimana memperluas kesempatan kerja bagi para pelakunya.
Jika dikelola sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif, industri musik pesta perkawinan dapat menjadi salah satu penopang ekonomi para musisi, khususnya penyanyi dan pemain musik lokal.
Amin menegaskan, seluruh rantai ekonomi kreatif harus diperhitungkan, mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi atau dokumentasi karya.
Dengan demikian, pengembangan industri musik tidak boleh hanya mengukur keberhasilan dari jumlah penonton konser atau besarnya nilai transaksi sebuah mega event.
Pesta perkawinan menjadi contoh bahwa kekuatan ekonomi musik Indonesia sesungguhnya tersebar di tengah masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah dan pelaku industri mampu melihat, mengembangkan, serta memberikan stimulus yang tepat terhadap potensi tersebut.
Sebab, di balik setiap pesta perkawinan, ada peluang kerja, perputaran uang, dan kehidupan ekonomi banyak pelaku industri musik yang layak mendapatkan perhatian.*** (byl)
